PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk konsisten dalam menjalankan apa yang menjadi kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, dan sudah tertuang dalam APBD 2022.

Hal tersebut dia sampaikan menanggapi adanya program pemberian beasiswa yang dianggarkan di Biro Kesra Riau. Dimana, dalam anggaran sekitar Rp 5,5 Miliar itu, ada hak-hak warga miskin yang mesti diberikan.

Dijelaskan politisi Partai Gerindra ini, anggaran itu diberikan untuk 24 orang anak Riau dari 12 kabupaten kota. Satu kabupaten kota diberi kuota sebesar 2 orang calon mahasiswa yang masuk kategori miskin namun berprestasi.

Penyaluran beasiswa itu dilaksanakan dengan menjalin kerjasama antara Pemprov Riau dengan Fakultas Kedokteran Unri. Dan program ini sebenarnya sudah terlaksana di tahun 2021 lalu.

"Ketika kita rapat kemarin, saya tanyakan itu ke Biro Kesra, ternyata belum dijalankan. Kata mereka, itu ada evaluasi, tapi mereka tak bisa jelaskan evaluasi seperti apa. Pemprov kan harus komitmen untuk menjalankan itu, kecuali anggarannya tak ada," ujar Hardianto, Jumat (29/7/2022).

Padahal, tujuan dari program itu sangat bagus karena bisa memberi peluang bagi mahasiswa tak mampu, namun memiliki potensi menjadi seorang dokter. Mengingat, biaya pendidikan kedokteran sangat tinggi.

"Walaupun tak semua anak bisa diakomodir, tapi paling tidak ada yang bisa kita bantu. Dan karena kuota terbatas, tentu seleksi yang dilakukan sangat ketat. Dan saya lihat, realisasi di tahun 2021 bagus, tak ada persoalan," tuturnya.

Jika nantinya mahasiswa ini lulus, diharapkan mereka bisa membantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu, bahkan bisa mengelola RS yang ada di Provinsi Riau.

Disinggung mengenai isu bahwa Gubernur Riau, Syamsuar, sengaja tidak melaksanakan program ini karena kecewa dengan realisasi tahun 2021, Hardianto tak berkomentar banyak.

"Yang jelas, bagi kita, apapun alasan yang ada di belakang itu semua, kita tak mau, program ini harus tetap dijalankan karena ada manfaat bagus untuk kedepannya," tutupnya. ***