JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini gugatan praperadilan yang diajukan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos, akan ditolak Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Halida Rahardhini. Keyakinan itu didasarkan pada aturan tegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018.

“Kami meyakini hakim praperadilan akan merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2018 yang melarang tersangka berstatus buron mengajukan praperadilan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (29/11/2025).

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tersangka yang melarikan diri atau telah berstatus daftar pencarian orang tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan. Jika permohonan tetap diajukan melalui kuasa hukum atau keluarga, hakim wajib menyatakannya tidak dapat diterima tanpa ada upaya hukum lanjutan. Aturan ini diterbitkan untuk mencegah tersangka yang tidak kooperatif menggunakan praperadilan sebagai jalan mempersoalkan proses penyidikan.

“Tidak adil jika seseorang menolak hadir, melarikan diri, namun ingin menggugat keabsahan penyidikan. Negara tentu tidak memberikan ruang untuk itu,” tegas Budi.

Gugatan praperadilan Tannos bergulir sejak Senin (24/11/2025) dan putusan diagendakan pada Selasa (2/12/2025). Di sisi lain, KPK menegaskan telah mengikuti seluruh prosedur sebelum menetapkan Tannos sebagai DPO dan kini fokus mengembalikannya ke Indonesia agar proses hukum berjalan efektif. 

“Yang paling dibutuhkan saat ini adalah kehadiran tersangka. Kami terus berkoordinasi dengan otoritas internasional untuk proses pemulangannya,” jelas Budi.

Saat ini, Tannos masih ditahan otoritas Singapura di Changi Prison selama proses sidang ekstradisi berlangsung. Pemerintah Indonesia telah mengajukan permohonan ekstradisi sejak 3 Maret 2025, sebelum batas waktu 45 hari sejak ia ditangkap CPIB pada 17 Januari 2025. 

Jika ekstradisi disetujui, Tannos akan segera dibawa ke tanah air untuk menjalani proses hukum terkait dugaan korupsi proyek e-KTP yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Proses sidang komitmen di Singapura telah berlangsung tiga hari pada 23–25 Juni 2025 dan akan dilanjutkan 7 Agustus 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak pembela. Melalui kuasa hukumnya, Tannos menolak diekstradisi.

Selain Tannos, KPK telah menetapkan tiga tersangka lain dalam perkara lanjutan e-KTP pada 2019, yaitu Isnu Edhi Wijaya, Miryam S. Haryani, dan Husni Fahmi. Miryam hingga kini juga belum ditahan dan rencananya akan ditahan bersamaan dengan Tannos setelah proses ekstradisi selesai. 

Tannos sebelumnya diduga melarikan diri dengan mengganti identitas menggunakan paspor Guinea-Bissau, Afrika Barat, sebelum akhirnya ditangkap otoritas Singapura. Kasus ini memasuki fase krusial menjelang putusan praperadilan. ***