JAKARTA – Rentetan banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam beberapa hari terakhir membuat Tim Pengawas Penanggulangan Bencana DPR RI menyampaikan alarm keras soal kondisi tata kelola lingkungan Indonesia. Hujan ekstrem yang dipicu Siklon Senyar memang menjadi pemicu langsung, namun menurut DPR, akar persoalan jauh lebih dalam.

Anggota Timwas Bencana DPR RI, KH Maman Imanulhaq, menekankan bahwa bencana ini tidak bisa dipandang sebagai fenomena alam semata. Ia menilai kerusakan ekosistem, ekspansi industri ekstraktif, dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan justru memperberat dampak bencana.

“Bencana berulang seperti ini harus menjadi peringatan keras bahwa tata kelola alam Indonesia sedang berada dalam kondisi kritis,” tegas Maman, Sabtu (29/11/2025). 

Ia menilai situasi ini harus menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu memperkuat kesiapsiagaan, memperbaiki sistem mitigasi, dan memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan.

Data terbaru menggambarkan besarnya skala bencana. Di Aceh, sedikitnya 13 orang meninggal dunia dan 20 dari 23 kabupaten/kota terendam banjir. Ribuan warga terpaksa mengungsi. Listrik padam total, jaringan telekomunikasi terputus akibat tiang transmisi roboh, dan ribuan hektare lahan pertanian mengalami kerusakan berat. Pemerintah provinsi telah menetapkan status tanggap darurat sejak 28 November hingga 11 Desember 2025.

Di Sumatera Utara, situasi tak kalah parah. Sebanyak 43 orang dinyatakan meninggal, 88 masih hilang, dan lebih dari seribu warga mengungsi. Sebanyak 12 kabupaten/kota terdampak banjir, longsor, dan puting beliung. Pemerintah daerah setempat menetapkan masa tanggap darurat hingga 8 Desember 2025. 

Melihat rentetan bencana yang semakin sering terjadi, Timwas Bencana DPR mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah tegas. Menurut Maman, krisis ekologis bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sudah terjadi di hadapan publik. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan tata kelola dan pengawasan lingkungan, Indonesia akan semakin rentan terhadap bencana besar berikutnya. ***