PEKANBARU, GORIAU.COM - Sudahlah mengabaikan peringatan Bawaslu Riau, malah prilaku tim kampanye pasangan masing-masing Calon Gubernur-Wakil Gubernur Riau semakin menjadi-jadi. Pasalnya, kini alat peraga, atau sarana sosialisasi masing-masing pasangan calon tidak hanya dipasang di jalan-jalan, juga merasuki tempat ibadah dan sarana umum seperti rumah sakit, sekolah dan perkantoran pemerintahan.

Herannya, beberapa stiker calon juga terdapat di gedung DPRD Riau. Sehingga, masing-masing pasangan calon benar-benar membuat Bawaslu Riau dan jajarannya kehilangan 'taring dan kuku'. Apalagi, Bawaslu hanya bisa mencatat dan merekap setiap pelanggaran. Itupun dalam rekapan yang belum pasti jumlahnya. Karena persoalan ini begitu marak di Ibukota Provinsi, Pekanbaru, memaksa Panwaslu Pekanbaru angkat bicara. Bahkan, Panwaslu sekaligus menggertak tim kampanye pasangan calon, untuk membuka paksa alat peraga di tempat ibadah dan sara umum. Sebelumnya, Panwaslu ingin melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu, supaya ada kesadaran tim kampanye pasangan calon untuk membuka sendiri.

"Kita lihat beberapa hari ini, kalau mereka tidak membuka, kita pun sudah intruksikan ke Panwascam untuk tegas, yakni menanggalkan alat peraga tersebut," ujar ketua Panwaslu Pekanbaru, Budi Candra, Rabu (24/7/2013).

Ternyata tidak pula Panwaslu Pekanbaru itu yang turun tangan, malah dilimpahlan ke masing-masing Panwascam.

"Suratnya sudah kita kirimkan ke Panwascam di 12 Kecamatan," tambahnya.

Menurutnya, Panwascam harus bertindak tegas, karena kampanye sudah diatur dalam keputusan KPU Riau nomor 21/KPTS/KPU-Prov-004/I/2013 tentang petunjuk teknis kampanye Pilgubri 2013. Sedangkan kampanye calon legislatif sesuai PKPU nomor 01 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR, DPR, DPRD Proivinsi dan DPRD Kabupaten Kota.

"Disitu sudah dijelaskan di mana tempat-tempat terlarang. Setidaknya pasangan calon dan bacaleg paham dengan peraturan tersebut," katanya.

Namun demikian, tidak ada lembaga pengawas itu, mulai dari tingkat kecamatan, Kabupaten/Kota atau provinsi sekalipun yang mengekspos jumlah pelanggaran masing-masing calon. Mereka baru dalam tataran komentar, tidak menyangkut teknis dan pekerjaan. Kalau lembaga pengawas ini bekerja secara moders, maka akan ada persentase pelanggaran setiap bulannnya. Sedangkan data statistik pelanggaran bisa akses kapan saja. Namun, lembaga pengawas Pemilu di negeri Bumi Lancang Kuning ini masih sangat manual.(kha)