PEKANBARU – Ketua KPU Kota Pekanbaru, Anton Mercianto menyampaikan sebanyak 6 partai politik (Parpol) yang mengikuti verifikasi faktual perbaikan telah diloloskan karena sudah memenuhi syarat. Keenam Parpol tersebut adalah Partai Buruh, Garuda, PBB, PKN, Perindo, dan Partai Ummat.

Sebelumnya, ada sembilan Parpol yang mengikuti verifikasi faktual. Dari sembilan Parpol itu, tiga Parpol calon peserta pemilu telah Memenuhi Syarat (MS) di awal yaitu Partai Gelora, Hanura dan PSI.

"Salah satu syarat partai politik sebagai peserta pemilu adalah harus terpenuhinya kepengurusan di 34 provinsi dan masing masing kabupaten di tiap provinsi harus terpenuhi sebanyak 75% baik kepengurusan maupun keanggotan," ujarnya, Jumat (9/12/2022).

Keenam Parpol tersebut dinyatakan lolos pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual (Verfak) Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kota Pekanbaru, Kamis (08/12/2022) di Kantor KPU Kota Pekanbaru.

GoRiau

Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kota Pekanbaru adalah tahapan terakhir dari Pendaftaran Partai Politik Pemilu Tahun 2024 di Kota Pekanbaru dan dengan berakhir tahapan di tingkat nasional pada tanggal 14 Desember dengan sub tahapan penetapan partai politik maka berakhir pula tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Pekanbaru, Rizki Abadi mengatakan selama proses pendaftaran partai politik di mulai dari verifikasi administrasi Keanggotaan di Kota Pekanbaru, verifikasi Kepengurusan mendatangi Kantor Parpol, verifikasi faktual dan terakhir verifikasi faktual perbaikan selalu melaksanakan pengawasan langsung atau melekat dengan turun bersama pegawai sekretariat bahkan Panwaslu Kecamatan mendampingi Verifikator dari KPU Kota Pekanbaru.

"Apabila selama verifikasi faktual di lapangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kami meminta maaf karena kami bekerja sesuai dengan regulasi serta peraturan perundang-undangan" tutup Rizqi. ***