
TELUKKUANTAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau segera merekrut Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada Pemilu 2024. Kuansing butuh 1.006 orang PTPS yang akan ditempatkan di setiap TPS yang ada.
Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Kuansing Mardius Adi Saputra SH MH saat akan mengikuti kegiatan rapat finalisasi petunjuk teknis pembentukan PTPS, Rabu (13/12/2023) pagi di Jakarta.
Kegiatan rapat finalisasi petunjuk teknis pembentukan PTPS ditaja oleh Bawaslu RI berlangsung pada 13-16 Desember 2023. Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu RI Dr. Herwyn J. H. Malonda, Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat. Peserta dalam kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia.
"Dalam waktu dekat Bawaslu Kuansing akan rekrut sebanyak 1.006 orang PTPS sesuai dengan jumlah TPS di Kabupaten Kuansing," ujar Mardius Adi Saputra yang mengampuh Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi.
Adi menjelaskan, untuk menjadi Pengawas TPS Pemilu 2024 harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
Adapun syaratnya adalah warga negara Indonesia (WNI), pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
"Kemudian, mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu," ujar Adi.
Untuk pendidikan, lanjut Adi, paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Pendaftar Pengawas TPS Pemilu 2024 diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika.
"Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon Pengawas TPS Pemilu 2024," tegas Adi.
Tidak hanya itu, bakal calon pengawas PTPS mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon. Tidak pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan.
Kemudian, lanjut Adi, bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih dan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
"Kami mengimbau putra-putri Kuansing untuk ikut dan mempersiapkan diri dalam proses penerimaan tersebut," kata Adi. Sebagai informasi awal pendaftaran dan penerimaan berkas pada tanggal 2 smpai 5 Januari 2024.***