PEKANBARU - Panitia Khusus (Pansus) Monitoring Perizinan Lahan DPRD Riau, hari ini, Kamis (10/12/2015) berangkat ke Jakarta menemui DPR RI. Pertemuan ini bertujuan meminta difasilitasi sebelum penyerahan laporan rekomendasi Pansus tanggal 17 Desember mendatang.

Anggota Pansus Monitoring Perizinan Lahan, Sugianto mengatakan, pihaknya sengaja menggandeng DPR RI agar rekomendasi yang disampaikan nanti diketahui dan ditindaklanjuti oleh DPR RI, BPN, KPK serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

"Rekomendasi yang dikeluarkan nanti diharapkan dapat ditindaklanjuti. Ini sekaligus membantah isu-isu kalau kehadiran Pansus Monitoring tidak bekerja. Mudah-mudahan kerja kami ini bisa berjalan dengan baik," kata Sugianto.

Dalam rekomendasi ini, lanjut Sugianto, ada beberapa point penting menyangkut perizinan, kelebihan Hak Guna Usaha (HGU) serta penggelapan pajak. Hasil pantauan yang dilakukan, rata-rata perusahaan beroperasi di Riau memiliki permasalahan terkait ketigal hal tersebut.

"Kami tentu berharap supaya rekomendasi ini bisa dilaksanakan. Agar perusahaan yang bersalah bisa ditindaklanjuti, baik itu kelebihan HGU, maupun pajak mereka yang diduga bermasalah. Ini supaya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pajak bisa membantu pembangunan daerah kedepan," tutup Sugianto.***