SELATPANJANG, GORIAU.COM - Polres Kepulauan Meranti, Senin (6/4/2015) memusnahkan barang bukti berupa ratusan karung berisi barang ilegal yang disita dari Kapal Motor Mega 1 GT 33 No 232 PPE beberapa waktu lalu. Pemusnahan yang disaksikan banyak pihak itu dilaksanakan di PT Pelindo, Pelabuhan I, Selatpanjang.


BB berupa bawang merah dan daging dimusnahkan dengan cara digilas. Sedangkan cabe kering dibakar.
Hadir dalam pemusnahan BB itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Zahwani Pandra Arsyad SH MSi, didampingi Kasat Reskrim AKP Antoni Lumban Gaol SH MH yang disaksikan Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, anggota DPRD Muzammil, LAMR Meranti dan sejumlah tokoh masyarakat.
Pandra mengatakan bahwa barang illegal yang dimusnahkan tersebut berupa 85karung bawang merah dengan berat setiap karungnya 8 Kg. 50 karung cabe merah kering, dan 2 kotak daging sapi segar seberat ± 18 Kg.
"Barang ini diduga masuk dari negara tetangga Malaysia, tanpa dilengkapi dokument dan sertifikat layak sehat dari karantina negara asal," ucap Pandra.
Dia juga menambahkan, untuk kedepannya ini menjadikan suatu era transparansi, dimana barang bukti itu ditangkap, kemudian dilakukan penyisihan dan pemusnahan, "Kepada masyarakat senantiasa melaporkan kepada pihak Kepolisian, karena banyak sekali barang yang diduga illegal, bukan hanya makanan dan kebutuhan pokok saja, juga terhadaphal-hal yang lain," tuturnya.
Dikatakan Pandra juga, apalagi perlintasan Meranti ini merupakan perairan internasional Selat Malaka, yang mana sangat bebas sekali perdagangan barang yang berasal dari luar maupun dalam negeri, apabilakita tidak mengantisipasi dari pada yurisdikasi yang dilengkapi dengan kemampuan personil maupun sarana dan prasarana yang lengkap, tidak mungkin menjaga pulau tersebut.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, mengungkapkan bahwa penyeludupan sangat marak terjadi di Meranti, ini sudah menjadi tradisi sejak dahulu kala, karena begitu dekatnya jarakMeranti dengan Malaysia.
"Kalau dilihat dari segi kebutuhan masyarakat, memang kebutuhan masyarakat Meranti ini sangat tinggi, tidak didukung penyuplaian yang memadai terhadap barang-barang yang berasal dari dalam negeri, sehingga memicu terjadinya penyeludupan barang kebutuhan pokok dariluar negeri ke daerah kepulauan ini," kata H Irwan.
Ditambahkan juga, untuk mengatasi hal itu, bagaimana Pemerintah melalui institusi yang berwenang di tingkat pusat untuk mengatur hal yang seperti ini, sehingga adanya aturan hukum yang melarang memasukkan barang dari luar negeri.
"Memang dari sisi UU merupakan suatu pelanggaran hukum, namun kadang di sisi masyarakat ini menjadi suatu kebutuhan, disitulah negara perlu menjadi jembatan, bagaimana kebutuhan masyarakat terpenuhi, serta pelaku usaha tidak melanggar hukum, sehingga semua pihak bisa bekerja sesuai koridor, berdasarkan aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ditingkat pusat," ungkapnya.***