PEKANBARU - Saat Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau 2021, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan, Dr Diani Sadia Wati SH LLM mengatakan, bahwa Riau sudah masuk zona merah resiko penularan tinggi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Skor menunjukkan posisi resiko provinsi relatif terhadap provinsi lainnya. Skor diukur berdasarkan populasi, jumlah penduduk perkotaan, luas rumah per kapita, angka pneumonia, persentase berpergian dan persentase cuci tangan," kata Diani, Rabu (22/4/2020).

Dikatakan Diani, saat ini perlu diantisipasi para perantau yang mudik dari dan ke Riau, juga di wilayah perbatasan antarnegara.

Pada kesempatan itu Diani juga mengatakan, pasca pandemi, roda perekonomian dan aktivitas masyarakat diharapkan kembali normal, yaitu dengan pembatasan sosial berakhir, usaha masyarakat dan pasar beroperasi lagi.

"Namun terdapat risiko kerusakan infrastruktur dan faktor produksi lainnya ketika durasi pandemi lama, neraca keuangan perusahaan memburuk, kapasitas pendanaan infrastruktur pemerintah melemah. Konsekuensinya, masa pemulihan membutuhkan waktu lebih lama," ulas Diani.

Untuk percepatan pertumbuhan dan transformasi ekonomi daerah di Riau, menurut Diani, perlu adanya transformasi dari perekonomian berbasis komoditas mentah ke arah hilirisasi industri untuk mengolah SDA perkebunan dan pertambangan.

"Riau salah satu penghasil utama sawit, karet, kelapa, migas, dan batubara tapi baru sebagian kecil diolah menjadi produk bernilai tinggi. Hilirisasi juga punya nilai strategis untuk membuka lapangan kerja yang berkualitas, yakni dengan menurunkan setengah pengangguran dan menyerap angkat kerja terdidik. Apalagi Riau termasuk tujuan utama migran domestik," jelas Diani.

Berikut ini peta resiko Covid-19 di Indonesia berdasarkan skor terbanyak, Jawa Barat (185,7), Jawa Timur (122,4), Jawa Tengah (102,9), DKI Jakarta (58,3), Sumatera Utara (53,7), Banten (50), Sulawesi Selatan (26,8), Sumatera Selatan (26,3), Riau (22,7), Lampung (21,2), dan Sumatera Barat (19,4). ***