SELATPANJANG – Banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang pindah ke luar daerah. ASN yang pindah dominasi oleh pejabat eselon II dan III.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Meranti, Bakharudin MPd, mengatakan alasan pindah tugasnya para ASN ini disebabkan beberapa faktor, seperti keluarga dan alasan lainnya.

"Kebanyakan para ASN yang mengajukan surat pindah ini beralasan karena faktor keluarga, kalau alasan lain belum ada. Mungkin saja karena sudah lama mengabdi disini dan ingin mencari suasana baru. Terhadap yang pindah kita sudah beri masukan kepada bupati, walaupun secara administratif sudah boleh pindah namun keputusan tetap berada pada kepala daerah," ujar Bakharudin, Rabu (23/3/2022) siang.

Ia membeberkan, sesuai catatan BKPSDM sebanyak 35 orang ASN yang sudah pindah keluar. Diantaranya periode Maret 2021 - Desember 2021 sebanyak 23 orang dan periode Januari 2022 - Maret 2022 sebanyak 12 orang. Sementara yang masih dalam proses dan menunggu rekomendasi bupati ada dua orang.

Dijelaskan Bakharudin, meski banyak pindah ke luar daerah, namun masih ada juga ASN yang pindah ke kabupaten bungsu di Riau itu.

"Ada juga ASN yang pindah masuk kesini sebanyak 4 orang, dua diantaranya adalah guru," ungkap Bakharudin.

Walaupun kebutuhan ASN di Pemkab Kepulauan Meranti terjadi pengurangan, Bakharudin mengklaim kebutuhan untuk mengisi assessment masih cukup serta pemerintahan masih bisa berjalan dengan lancar dan normal.

Kebutuhan yang dimaksud adalah pejabat yang saat ini sudah bisa mengisi kekosongan jabatan melalui proses assessment karena telah memenuhi syarat yang meliputi pangkat golongan serta sudah mengikuti Diklat PIM.

"Jika ditinjau dari analisis jabatan dan beban kerja, kebutuhan pegawai kita itu sebanyak 6.000 an, sementara keberadaan ASN kita saat ini hanya berjumlah 3.000 an. Walaupun begitu pemerintahan masih bisa berjalan dengan baik. Kedepannya kita harapkan jangan banyak lagi yang pindah agar roda pemerintahan berjalan normal," ujarnya.

Kalau ASN yang baru-baru, lanjutnya, tidak ada. Alasannya karena mereka terikat perjanjian yang ditandatangani langsung pada saat dilantik.

"Mereka yang baru-baru tidak bisa diproses karena mereka minimal harus bekerja minimal 10 tahun baru bisa mengajukan surat pindah tugas," pungkasnya.***