TELUKKUANTAN - Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau sudah bekerja sejak draf RPJMD masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing pada November 2016.

"Setelah nota pengantar bupai, DPRD langsung membentuk Pansus dan dalam pansus ada semua fraksi," ujar Ketua Pansus RPJMD, Musliadi, SAg kepada GoRiau.com, Rabu (14/12/2016) siang di Telukkuantan.

Kemudian, lanjut Musliadi, Pansus langsung membahas draf yang disampaikan bupati. Setelah itu, Pansus melakukan kunjungan kerja ke Ditjen Bangda Kemendagri. Dari kunjungan tersebut, baru diketahui bahwa SK tim penyusun tidak sesuai dengan Permendagri nomor 54 tahun 2010.

Baca Juga: Masukkan Pejabat Nonjob dalam SK Penyusunan RPJMD, Bupati Kuansing 'Abaikan' Permendagri 54

"Sepulang dari itu, kita langsung membahas secara internal bersama tim penyusun, tepatnya minggu lalu," ucap Musliadi.

Dalam kesempatan itu, lanjut Musliadi, beberapa anggota Pansus ingin mengembalikan draf RPJMD kepada bupati. Sebab, draf tersebut dinilai tidak sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2010.

"Sebab, ada pejabat nonjob yang dimasukkan dalam tim penyusun. Padahal, dalam Permendagri 54 tahun 2010 sangat jelas bahwa kepala SKPD dimasukkan dalam tim penyusun. Karena mereka nantinya yang akan menjalankan RPJMD," papar Musliadi.

Namun, lanjut Musliadi, dengan pertimbangan waktu, akhirnya seluruh fraksi yang ada di Pansus sepakat untuk meminta bupati merevisi SK tim penyusun.

"Semua anggota minta SK tersebut direvisi. Ini bukan keinginan Musliadi, saya secara pribadi tidak ada kepentingan. Hanya saja, keinginan Pansus untuk membuat produk sesuai dengan aturan. Kita tak ada main-main atau memperlambat," jelas Musliadi.

Usai rapat pada Kamis lalu, besoknya Jumat (9/12/2016), Ketua DPRD Kuansing Andi Putra mengirimkan surat kepada bupati Kuansing. Isinya, supaya SK tersebut direvisi sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2010.

"Namun sampai hari ini, tak ada balasan dari bupati. Harusnya bupati membalas surat tersebut sehingga pembahasan bisa dilanjutkan," ujar Musliadi.

"Jika masih ragu, silahkan baca lagi Permendagri tersebut. Tak ada multi tafsir dalam pasal yang mengaturnya," tambah Musliadi mengakhiri. *** #KUANSING