PEKANBARU, GORIAU.COM - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau menanggapi dengan keras peristiwa dugaan politik uang yang dilakukan sekelompok orang mengaku dari kader partai. Modusnya yakni dengan membagi-bagikan telur ke setiap warga yang berada di Pekanbaru.

Ketua Bawaslu Riau, Edy Syarifuddin di Pekanbaru, Senin (20/1/2014), mengatakan, bahwa calon legislatif yang didapati melakukan kampanye dengan uang dan atau membagi-bagikan sembako akan dipidanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu. "Kalau sudah berbau politik uang, baik itu berupa bagi-bagi sembako dan sebagainya, adalah sebuah bentuk pelanggaran pidana pemilu," katanya.

Pernyataan Edy adalah menanggapi maraknya pembagian sembako oleh sejumlah caleg dari sejumlah parpol untuk memperebutkan hari dan suara masyarakat di Riau. Salah satunya terjadi di wilayah Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayanraya, Pekanbaru, dimana para kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membagi-bagikan telur ke setiap keluarga yang tinggal di daerah ini.

Di sejumlah daerah lainnya, berbagai modus politik uang juga dilakukan para kader partai untuk merembut kemenangan pada pemilihan legislatif mendatang.

Edy mengatakan, bahwa ada sejumlah larangan dalam kampanye yang harus ditaati oleh pengurus partai politik, calon legislatif dan simpatisan pendukung. Hal itu telah diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2012.

Larangan yang dimaksud, kata dia, seperti melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan kesatuan, penghinaan terhadap seseorang, penghinaan agama, suku, ras dan gologan, lawan politik, serta melakukan penghasutan dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Kemudian menganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunakaan kekerasan kepada seseorang atau lawan politiknya.

Larangan lainnya, kata dia, yakni merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut lainnya selain dari tanda gambar peserta pemilu yang bersangkutan dan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Edy menjelaskan, untuk sanksi pelanggaran kampanye seperti yang diatur dalam Pasal 86 akan mendapatkan sanksi seperti yang diatur dalam Pasal 88,89 dan 90 UU Nomor 8 tahun 2012. "Sementara sanksi pidananya tertuang dalam Pasal 301 UU yang sama," katanya.

Jika dicermati, UU nomor 8 tahun 2012 secara tegas mengatur larangan keras melakukan politik uang terutama pada pasal 86 ayat 1 huruf J, yang berbunyi bahwa pelaksanaan. peserta dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau bentuk materi lainnya kepada peserta kampanye.

Larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana yang tertuang dalam pasal 301 UU nomor 8 tahun 2012 yang menyatakan bahwa setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye baik secara langsung maupun tidak langsungebagaimana dimaksud dalam pasal 89 akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda maksimal Rp24 juta.(fzr/ant)