PINTU masuk ke pelabuhan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Dumai mendadak heboh, Rabu, 11 September kemarin. Api menjulang tinggi disertai kepulan asap hitam yang tertiup angin laut.

Kobaran api ini tersulut oleh kobaran amarah para insan yang berkumpul di jalan masuk ke pelabuhan di Jalan Datuk Laksamana. Massa yang tergabung dalam Forum Aksi Peduli Tenaga Kerja Lokal (FAP-Tekal) Dumai datang ke sana buntut dari sikap pimpinan PT Pertamina Rokan Hulu (PHR) yang dinilai melecehkan upaya mediasi yang telah difasilitasi Polres Dumai terkait kasus pidana ketenagakerjaan.

Ismunandar, Ketua FAP Tekal, Dumai, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan atas pelecehan yang dilakukan pimpinan Pertamina terhadap institusi kepolisian. Perusahaan pelat merah ini juga dinilai tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Seperti diketahui, ada 17 orang warga setempat yang sudah belasan tahun bekerja di pelabuhan minyak ekspor tersebut. Belakangan, karena ada program Kerjasama Operasional (KSO), mereka pun dimutasikan ke PT Russindo Rekayasa Pranata dan PT Bina Rekayasa Anugrah. Namun, belakangan mereka menjadi korban penipuan dan rekayasa, sehingga akhirnya kehilangan pekerjaan.

Kendati begitu, menurut Ismunandar, sebagai pihak pemberi kerja kepada PT Russindo dan Bina Rekayasa, Pertamina harus ikut menyelesaikan masalah yang dialami para pekerja itu. Apalagi sebelum ada KSO mereka sudah bekerja di tempat yang sama tanpa pernah mendapat teguran.

Sayang, kendati masalah ini telah berlarut-larut, Pertamina seakan tidak menggubrisnya sama sekali. Bahkan, pihak Polres Dumai, telah bersedia menjadi penengah dengan mengundang Pertamina. Namun, meski sudah dua kali undangan dilayangkan Polres, mereka tetap tidak hadir.

Tak pelak lagi, karena sudah cukup sabar menahan amarah, FAP-Tekal, terpaksa mengerahkan massa melakukan aksi demo. Sayangnya, aksi ini diikuti pula dengan pembakaran.

Jika di tempat lain mungkin masih boleh dibiarkan aksi bakar-bakar, seharusnya di Dumai hal seperti ini jangan sampai ditolelir. Sebab Dumai memiliki peran yang sangat strategis di bidang bahan bakar minyak (BBM).

Jarak dari lokasi demo memang masih jauh ke keran maupun tangki BBM. Namun, pada masa kini api seperti punya kaki dan bisa berjalan ke mana-mana. Seandainya ada pihak yang ingin melakukan sabatose dan membonceng peserta aksi, maka resikonya akan sangat fatal.

Betapa tidak. Pelabuhan Dumai merupakan gudang utama BBM terbesar di tanahair. Setiap hari di sini berlabuh banyak kapal tanker bertonase puluhan ribu ton. Pelabuhan di Selat Malaka ini juga menjadi tempat penimbunan utama minyak sawit mentah (CPO) untuk diekspor ke mancanegara. Semua komoditi ini risiko terbakarnya sangat tinggi.

Maka, sangat disayangkan mengapa aparat keamanan membiarkan terjadinya aksi bakar ban itu. Kepada pihak Pertamina juga sebaiknya agar berkenan merendah dengan mengikuti mediasi yang dilakukan aparat kepolisian setempat.

Harus diingat bahwa lebih bijaksana jika perusahaan jangan sampai berbenturan dengan warga sekitar. Kendati mereka tidak memiliki kekuatan untuk upaya paksa, tapi mereka masih mengantongi berbagai trik sabotase sehingga mengakibatkan perusahaan tak bisa bekerja secara maksimal.

Bayangkan saja, semasa ditangani PT Chevron yang keamanannya sudah sangat ketat. Ternyata masih tetap bisa dicuri minyak mentah dari pipa-pipa minyak di pinggir jalan. Dengan begitu, kalau warga mau, banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan sabotase. ***

* Irwan E. Siregar adalah wartawan senior bermastautin di Pekanbaru, Riau.