PEKANBARU - Ancaman sanksi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat membayangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akibat porsi belanja pegawai yang terlampau gemuk. Namun, angin segar berembus dari Jakarta seiring munculnya rencana pemberian kelonggaran waktu bagi daerah yang sedang krisis fiskal.

Berdasarkan undang-undang nomor terbaru, seluruh pemerintah daerah wajib menekan biaya gaji dan tunjangan kerja maksimal 30 persen dari total APBD. Aturan baku ini ditargetkan berjalan serentak per tanggal 1 Januari 2027, sebuah tenggat yang membuat banyak kepala daerah ketar-ketir.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Budi Fakhri mengungkapkan bahwa mayoritas wilayah di Indonesia, termasuk Riau, saat ini masih berada di zona merah. Struktur pegawai saat ini dinilai terlampau padat akibat masifnya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada periode sebelumnya.

"Formulasi pemberian relaksasi tersebut sudah dibahas bersama di pusat. Salah satu opsi yang mengemuka adalah memberikan masa tenggang waktu tambahan selama satu tahun bagi daerah yang anggaran belanja pegawainya masih tersangkut di atas 30 persen agar tidak langsung terkena sanksi fiskal," ungkap Budi Fakhri, Rabu (10/6/2026).

Strategi Penyelamatan Keuangan Daerah

Meskipun ada sinyal kemudahan dari lintas kementerian, Pemprov Riau tidak mau tinggal diam tanpa pembenahan internal. Langkah drastis pertama yang diputuskan adalah menutup total pintu penerimaan pegawai negeri sipil baru pada tahun ini.

Kebijakan moratorium rekrutmen ini diakui menjadi jalan paling logis demi menyehatkan kembali kas daerah. Tanpa adanya penghentian penerimaan, persentase belanja pegawai akan terus membubung tinggi dan mengancam pembiayaan fasilitas umum serta jalan raya.

"Untuk tahun ini, Pemprov Riau dipastikan tidak akan melakukan rekrutmen PNS baru terlebih dahulu. Langkah ini harus diambil karena saat ini jumlah total pegawai di lingkungan pemerintah provinsi sudah terhitung cukup banyak dan padat," jelasnya.

Otoritas berwenang berharap masa tenggang tambahan dari pusat kelak bisa dimanfaatkan optimal untuk menata kembali beban keuangan, sehingga pembangunan publik tetap berjalan seimbang.

"Saat ini persentase belanja pegawai kita posisinya sudah berada di atas 30 persen. Mempertimbangkan kondisi kesehatan keuangan daerah saat ini, maka kebijakan yang paling rasional adalah tidak menambah beban lewat rekrutmen pegawai baru," paparnya. ***