PEKANBARU, GORIAU.COM - Hingga saat ini, roda organisasi Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Riau tidak berjalan dengan sempurna. Induk olahraga panahan tersebut belum juga melakukan Musyawarah Daerah (Musda) secara resmi dan terorganisir.


Sempat dilakukan Musda beberapa waktu lalu, namun akhirnya dianggap ilegal dan memunculkan mosi tidak percaya dari beberapa klub dan pengurus lainnya. Kondisi ini memaksa sejumlah persiapan cabang olahraga tersebut untuk mengikuti kejuaraan tidak berjalan maksimal.


Pelatih Panahan Riau, Muslim kepada GoRiau.com, Selasa (15/4/2014), menjelaskan, banyak agenda kejuaraan yang seharusnya bisa diikuti Riau, namun ketidakjelasan Pengprov Perpani Riau saat ini membuat semua persiapan hampir percuma.


"Ada kejuaraan terbuka di Malaysia pada Mei mendatang, kemudian Juni di Thailand. Namun tidak ada penguatan yang bisa dilakukan karena Perpani Riau tidak berada dalam kondisi yang semestinya," jelas Muslim.


Jika kondisi ini terus berlangsung, para atlet Riau yang akan menjadi korban. Sekian lama menjalani latihan, namun tidak bisa mengaplikasikannya saat pertandingan. KONI Riau harus mengambil alih sementara wewenang dan kebijakan organisasi ini.


"KONI Riau harus bertindak dan mengambil alih. Kalau tidak, untuk sementara waktu atau bahkan dalam waktu yang panjang kami akan jalan di tempat saja," tutur Muslim.


Konflik internal di kepengurusan Perpani Riau sudah lama terjadi dan menjadi konsumsi publik selama ini. Pertikaian yang terjadi membuat para atlet menjadi korban. Banyak kejuaraan sepanjang 2013 yang seharusnya bisa mereka ikuti, tetapi gagal.


Untuk itu, agar tidak kembali terulang situasi yang sama seperti sepanjang 2013 tersebut, Muslim berharap KONI Riau bisa mengambil alih Perpani Riau untuk sementara waktu. "Minimal menjelang dilakukannya Musprov Perpani kembali," tandasnya.


Sementara itu, Kabid Organisasi KONI Riau, Edwar Sanger sudah menerima audiensi jajaran pengurus yang lama beberapa hari lalu. Dimana di situ ditegaskannya, Perpani Riau harus melaksanakan Musda secepatnya.


"Kita minta mereka menggelar (Musda, red) secepatnya. Kalau tidak, kita tunggu rekomendasi dari pusat," tegas Edwar.


Mengenai pengambilalihan Perpani Riau, Edwar menjelaskan ada prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu. Dimana Pengurus Besar (PB) Perpani memberikan rekomendasi kepada KONI Riau untuk menjalankan organisasi tersebut untuk batas waktu yang ditentukan.


"Jika mereka tidak juga melakukan Musda, kita akan menunggu surat dari PB mereka," tambah Edwar.


Sementara itu, Wakil Binpres KONI Riau, Ridaswin, menjelaskan, semua kebijakan untuk kepengurusan sebuah organisasi ada di Bidang Organisasi KONI Riau. Namun jika sudah mengenai masalah atlet, itu perlu didudukkan bersama.


"Kita tidak ingin atlet jadi korban, segera akan kita bicarakan masalah ini," terang Ridaswin.


Menurutnya, kondisi belum Musda-nya Perpani Riau tentu akan mengorbankan hak-hak para atlet, terutama untuk keinginan mereka ikut dalam kejuaraan-kejuaraan yang berlangsung.***