
PEKANBARU, GORIAU.COM - Komisoner KPU Riau Asmuny Hasmy mengatakan tidak ada toleransi bagi PNS yang ikut berpolitik untuk dilindungi. Hal itu disinyalir merendahkan kualitas Pilgubri 2013. Maka, diharapkan Bawaslu juga melapor ke KPU Riau bilamana ada ditemukan pelanggaran bagi PNS.
"Itu menyalahi undang-undang dan menggangu kualitas pemilu kada kita. Kita di KPU hanya mengingatkan, supaya masing-masing instansi menjaga ketat prilaku demikian," ujarnya, Selasa (23/7/2013).
Selain itu, Asmuny juga menilai Bupati Bengkalis Herlian Saleh yang turut berkampanye sebelum masanya melanggar ketentuan. Apalagi sebagai seorang pejabat publik, Herlian belum mengurus masa cutinya.
" Itu pelanggaran di luar kampanye, Bawaslu harus melaporkan pelanggaran itu ke sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu)," ujar Asmuny.
Menurut Asmuny, Pilgubri bukan saja tanggungjawab KPU Riau sebagainya penyelenggara dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Namun, Pilgubri adalah pesta demokrasi masyarakat Riau yang mempunyai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apa yang menjadi keinginan KPU untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, supaya didorong bersama-sama. Termasuk seorang Bupati, harus memberikan contoh dan suriteladan politik kepada masyarakatnya.
"Kalau sudah terjadi pelanggaran di mana-mana, artinya mereka tidak mendukung itikad baik kita, meski itu bukan wewenang KPU. Bagaimanapun KPU dan Bawaslu bersinergi," katanya.(kha)