PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan melakukan asesmen untuk pemilihan direksi PT. Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) yang saat ini resmi menjadi pengelola layanan bus Trans Metro Pekanbaru (TMP).

Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi menegaskan proses asesmen harus dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

"Tahapan harus diproses secara benar, dan dalam proses asesmen ini klasifikasi untuk direktur PT TPM adalah orang-orang yang mempunyai visi dalam berbisnis," katanya, Rabu (2/2/2022).

Dijelaskan Sabarudi, pentingnya PT TPM memiliki direktur yang mengerti dalam hal berbisnis karena BUMD adalah salah satu penopang dana untuk pemerintah. Sehingga BUMD harus memiliki visi organisasi Profit Oriented atau yang tujuan perusahaan untuk mencetak laba yang sebesar-besarnya.

Dari itu PT TPM nanti harus bisa bertanggungjawab dalam merencanakan agar bagaimana BUMD tersebut bisa berjalan dengan baik, tidak cukup dengan berjalan dengan baik. Melainkan PT TPM juga harus bisa menghasilkan keuntungan.

"PT TPM mengelola transportasi, dan PT TPM harus menjamin transportasi bisa berjalan dengan baik. Baik dari sisi SDM, kemudahan dalam pelayanan publik dan gaji karyawan trans metro pekanbaru yang sering tertunggak," jelasnya.

Politisi PKS ini menegaskan Pemko Pekanbaru jangan sembarang dalam melakukan asesmen, tapi Pemko Pekanbaru harus benar-benar bisa memiliki kemampuan dan visi sehingga BUMD yang niat awalnya menggerakkan sumber keuangan pemerintah bisa berjalan dengan baik.

"Orientasi jangan sekedar mengambil APBD, APBD ini sudah ada pengelola dalam bentuk OPD. Tapi kalau sudah mengarah ke BUMD seharusnya memberikan pemasukan, bukan malah menyusu pada APBD," tegasnya. ***