JAKARTA, GORIAU.COM - Ketua Komisi III DPR RI I Gede Pasek Suardika meminta Mabes Polri mengambil alih proses penyidikan kasus perjudian di Pekanbaru, Riau dari Poltabes Pekanbaru karena dinilai kurang serius. Apalagi aturan hukumnya jelas mengatur, hal kasus tersebut bisa diambil alih Mabes Polri.

''Kalau namanya operasi tangan, normatifnya setelah satu kali dua puluh empat jam harus ditahan, kalau tidak akan menghilangkan barang bukti. Apalagi yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka,'' sebut politisi Partai Demokrat ini di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Ketua Komisi III DPR ini berpendapat, Mabes Polri bisa saja mengambil alih penyidikan kasus perjudian di Pekanbaru, dengan alasan operasi tersebut dilakukan Mabes Polri.

''Ini sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, penyidikan itu merupakan kewenangan Polisi, baik di Polsek, Polres, Polda, maupun Mabes Polri. Yang penting masih satu kesatuan penyidik. Artinya, Mabes Polri bisa saja mengambil alih bila penyidikan dinilai lamban,'' sebut anggota DPR asal Bali ini.

Sebagaimana diketahui, Kamis (6/6/2013) kemarin, Mabes Polri menggerebek arena perjudian di Pekanbaru, Riau. Dua pemilik tempat judi ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan Pasal 303 KUHP mengenai perjudian dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara.

Dari penggerebekan di tempat judi Kim di XP Jalan Sudirman, Pekanbaru, polisi mengamankan barang bukti berupa kertas undian tebak lagu berhadiah dan alat peralatan judi lainnya. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa hadiah dari judi tersebut, mulai dari barang elektronik hingga sepeda motor.

Sementara itu Edi Ramli Sitanggang menyesalkan langkah Polda Riau yang hingga kini belum menahan tersangka kasus judi Muhamad Harris alias Aris Kampai. Kendati yang bersangkutan telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Riau, Aris Kampai yang juga pengelola lokasi perjudian di XP Jalan Sudirman, Pekanbaru, masih bisa berkeliaran bebas.

''Apa alasan Polda Riau tidak menahan Aris Kampai, Kapolda harus bertanggung jawab soal itu, karena lokasi judi itu di depan mata,'' sebutnya.

Ditambahkan Edi, atas pembiaran tersangka Aris Kampai tersebut, mestinya Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri (Propam) harus mengawasi kinerja Kapolda Riau yang terus membiarkan Aris Kampai. ''Mabes Polri harus melakukan supervise karena tidak percaya lagi dengan aparat di Polda Riau, yang sudah mengabaikan TR Kapolri,'' katanya. (muh)