
PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, mengungkapkan saat ini APBD Riau 2022 sudah mulai bisa dijalankan karena sudah melewati tahapan di tingkat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Disampaikan Hardianto, dalam hasil evaluasi dari Kemendagri tersebut memang terdapat beberapa rekomendasi, seperti perjalanan dinas, penganggaran mandatori di pendidikan, kesehatan hingga pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Rekomendasi tersebut juga sudah kita sesuaikan dalam rapat harmonisasi dengan Pemprov Riau. Intinya, tahapan itu sudah clean and clear, insyaallah sudah mulai bisa dijalankan," ujar Hardianto, Minggu (2/12/2022).
Kalaupun ada pos anggaran yang belum bisa dipakai, lanjut Hardianto, dia menyebut pelayanan kepada masyarakat harus tetap dilaksanakan.
"Kadang kan kita dihadapkan pada posisi keterbatasan administasi, sehingga anggaran baru bisa dicairkan Bulan Februari atau Maret. Yang jelas kegiatan yang sifatnya pelayanan tetap akan berjalan," tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan rasionalisasi anggaran perjalanan dinas tahun 2022 di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah setempat.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengatakan, rasionalisasi anggaran perjalanan dinas dilakukan sebagai tindakan lanjut rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
"Jadi rekomendasi Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri agar beberapa OPD dilakukan rasionalisasi anggaran perjalanan dinas, dan sudah kita lakukan," kata SF Hariyanto, Sabtu (1/1/2022).
SF Hariyanto menyampaikan, rasionalisasi dilakukan dibeberapa OPD yang memiliki anggaran besar, seperti Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, dan OPD lainnya.
"Itu angka lebih kurang Rp17 miliar. Paling banyak di Disdik. Rasionalisasi itu sudah kita harmonisasi dengan DPRD, dan segera kita sampaikan ke Kemendagri," terang mantan Inspektur VI, Inspektorat Jenderal, Kementerian PUPR ini. ***