PEKANBARU –Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Riau yang terjadi belakangan ini dinilai bukan semata-mata karena kelangkaan stok BBM. Pihak SPBU melalui Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menyebut tingginya permintaan terhadap BBM subsidi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan antrean mengular.

Ketua DPC Hiswana Migas Riau, Tuah Laksamana Negara, SH, menjelaskan, stok BBM sebenarnya tersedia. Namun, terjadi pergeseran permintaan yang cukup tinggi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat adanya disparitas harga yang cukup besar.

"Jadi sebenarnya kelangkaan tidak. Artinya minyak itu kan ada. Cuma memang agak panjang antrean di SPBU," ujarnya usai rapat dengan komisi IV DPRD Riau dan beberapa Ormas terkait kelangkaan BBM jenis solar di Riau, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, fenomena penjualan saat ini menunjukkan konsumsi BBM subsidi meningkat, sementara penjualan BBM nonsubsidi relatif menurun. Kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap panjangnya antrean di SPBU.

Untuk mengendalikan penyaluran BBM subsidi, menurutnya SPBU telah menerapkan sistem QR atau barcode sesuai regulasi. Setiap kendaraan yang membeli BBM subsidi harus memiliki QR yang menjadi salah satu instrumen pengawasan penyaluran.

Namun, sistem tersebut dinilai masih memiliki celah. Salah satunya karena QR berlaku selama 24 jam dan dapat kembali aktif pada hari berikutnya sesuai kuota yang ditetapkan.

"Ini yang perlu kita awasi. Saya mengimbau kepada masyarakat, mohon dipakai subsidinya sesuai dengan kebutuhannya," katanya.

Ia mengingatkan agar jangan sampai ada pihak tertentu yang memanfaatkan celah dalam mekanisme pembelian BBM subsidi. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab SPBU, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

SPBU, lanjutnya, hanya dapat memastikan BBM subsidi disalurkan kepada kendaraan yang memiliki QR. Setelah BBM keluar dari SPBU, kewenangan pengawasan terhadap penggunaan BBM tersebut berada di luar kemampuan SPBU.

"Kalau sudah diisi sampai keluar, mungkin tidak ada wewenang kami dalam segi pengawasan. Mudah-mudahan sesuai dengan tadi rapat akan bertugas Satgas. Sama-sama kita mengawasi pelaksanaan subsidinya," ujarnya.

Minta Kuota Solar Riau Ditambah

Di tengah meningkatnya antrean, pihak SPBU juga berharap pemerintah dapat memperjuangkan penambahan kuota BBM subsidi untuk Riau.

Permintaan tersebut dinilai semakin penting menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), ketika mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat.

"Sebentar lagi Desember, itu Nataru. Artinya mobilitas mobil akan ramai. Ini juga dapat dicermati nanti oleh regulator," katanya.

Ia menyebut pemerintah daerah melalui Dinas ESDM telah menyurati BPH Migas terkait permohonan penambahan kuota. Pihak SPBU berharap permohonan tersebut dapat direalisasikan.

"Kita harapkan ini berhasil sesuai dengan kesepakatan rapat dan aspirasi dari masyarakat," tambahnya.

SPBU Tak Bisa Jual Melebihi Kuota

Terkait keluhan mengenai kuota BBM subsidi yang cepat habis, pihak SPBU menegaskan bahwa penyaluran dilakukan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan.

"Kalau sudah habis kuota, ya besok ada kuota baru lagi yang datang. Kami juga tidak bisa menyalurkan lebih dari kuota yang telah ditentukan," jelasnya.

Ia mengatakan penyaluran BBM subsidi harus dipertanggungjawabkan oleh SPBU, termasuk dalam pelaporan dan pemeriksaan pada akhir tahun.

Karena itu, SPBU tidak bisa sembarangan menambah penyaluran di luar kuota yang ditetapkan pemerintah.

"Subsidi itu tanggung jawabnya kami. Kami harus melaporkan. Akhir tahun itu akan diperiksa," katanya.

Ia kembali mengingatkan masyarakat agar menggunakan BBM subsidi sesuai kebutuhan. Sebab, jika setiap penerima merasa harus menghabiskan seluruh kuota yang tersedia setiap hari, antrean panjang akan sulit dihindari.

"Jangan berpikir karena punya hak untuk satu hari, harus mengambil minyak. Besok ada lagi. Kalau begitu fenomenanya, pasti ada panjang antrean," pungkasnya. ***