PEKANBARU – Antrean kendaraan yang mengular hingga memicu keributan antara calon penumpang dan petugas di Pelabuhan Penyeberangan Bengkalis-Sungai Pakning pada masa libur sekolah menuai sorotan tajam dari DPRD Riau. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa sistem pelayanan penyeberangan membutuhkan pembenahan menyeluruh agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Anggota DPRD Riau Dapil Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti, Hardianto, mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera memperkuat sistem pelayanan, terutama melalui optimalisasi penjualan tiket secara online, perbaikan manajemen operasional kapal, hingga penambahan frekuensi pelayaran saat puncak arus penumpang.

Menurutnya, kepadatan yang terjadi bukan semata akibat meningkatnya jumlah penumpang selama musim liburan. Lemahnya pengaturan teknis dan belum maksimalnya penerapan sistem tiket berbasis aplikasi turut menjadi penyebab utama penumpukan kendaraan di pelabuhan.

"Pengaturan teknis itu sangat penting. Melalui aplikasi, masyarakat harus bisa mengetahui kapal mana yang beroperasi, jam keberangkatan, hingga kapasitas kendaraan yang masih tersedia. Dengan begitu, masyarakat tidak datang bersamaan sehingga penumpukan dapat dikurangi," ujar Hardianto, Selasa (30/6/2026).

Politisi Partai Gerindra itu menilai digitalisasi pelayanan harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar menjadi pelengkap. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat agar calon penumpang terbiasa membeli tiket sebelum berangkat menuju pelabuhan.

"Jangan sampai masyarakat baru membeli tiket saat sudah berada di pelabuhan. Kalau semua sudah mengetahui jadwal keberangkatan dan memesan tiket lebih awal, mereka tinggal datang sesuai waktu yang ditentukan sehingga antrean menjadi lebih tertib," katanya.

Hardianto menegaskan masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas situasi tersebut. Lonjakan penumpang pada masa libur sekolah merupakan fenomena yang sudah dapat diprediksi karena banyak warga bepergian untuk berlibur maupun mengunjungi keluarga.

"Momentum seperti ini memang terjadi setiap musim liburan. Semua orang ingin cepat menyeberang sehingga kepadatan sulit dihindari. Yang diperlukan adalah antisipasi dan pelayanan yang lebih baik agar masyarakat tetap merasa nyaman," ujarnya.

Ia juga memahami keterbatasan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menambah armada penyeberangan. Sebagian besar kapal yang beroperasi merupakan kapal sewaan berdasarkan kontrak, sementara kapal milik pemerintah daerah hingga kini belum beroperasi.

"Kita memahami pemerintah daerah tidak bisa begitu saja menambah kapal di luar kontrak yang sudah ada. Ini memang menjadi tantangan tersendiri," jelasnya.

Meski demikian, Hardianto menilai kondisi darurat seperti saat libur sekolah harus direspons dengan langkah cepat. Ia mendorong operator bersama pemerintah daerah menambah jumlah perjalanan kapal agar antrean panjang tidak semakin parah dan potensi konflik di lapangan dapat dicegah.

"Kalau memang memungkinkan, trip kapal harus ditambah. Apalagi Bupati Bengkalis pernah menyampaikan rencana layanan penyeberangan 24 jam. Pada kondisi seperti sekarang, kebijakan itu layak dipercepat agar antrean kendaraan cepat terurai dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik," pungkasnya. ***