PEKANBARU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau bergerak cepat mengonsolidasikan kekuatan guna menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang mulai meluas. Langkah ini diambil menyusul ditemukannya titik api di 10 kabupaten dan kota di wilayah Bumi Lancang Kuning.

Kepala BPBD Damkar Riau, M Edy Afrizal, menyatakan dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh kepala BPBD tingkat kabupaten dan kota. Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas strategi penanganan terpadu serta persiapan penetapan status siaga darurat Karhutla di tingkat provinsi.

"Kami akan kumpulkan kepala BPBD kabupaten dan kota untuk rapat koordinasi penanganan Karhutla," ujar Edy, Jumat (6/2/2026).

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Riau akan menghadapi dua fase musim kemarau pada tahun ini. Meskipun kemarau awal tahun diprediksi singkat, ancaman serius justru datang pada fase kedua yang diperkirakan berlangsung lebih lama dan jauh lebih kering.

"Informasi BMKG awal tahun ini akan ada musim kemarau, kemudian hujan lagi hingga pertengahan tahun. Kemudian baru musim kemarau lagi, nah yang musim kemarau kedua itu nanti diprediksi cukup lama," jelasnya.

Terkait penetapan status siaga darurat tingkat provinsi, Edy menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari masing-masing pemerintah daerah. Sejauh ini, Kabupaten Bengkalis dikabarkan telah menetapkan status tersebut, namun dokumen resminya masih dalam proses administrasi untuk diterima pihak provinsi.

Saat ini, tim gabungan masih bekerja keras di lapangan untuk menjinakkan si jago merah. Fokus utama pemadaman berada di Kabupaten Pelalawan yang memiliki luasan lahan terbakar cukup signifikan, sementara wilayah Bengkalis dan Indragiri Hilir telah memasuki tahap pendinginan.

"Untuk Karhutla di Pelalawan cukup luas, tim gabungan masih melakukan upaya pemadaman," katanya.

BPBD Damkar Riau terus mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi kunci utama agar Riau terhindar dari bencana kabut asap yang merugikan kesehatan serta ekonomi. ***