PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) mempertebal benteng pertahanan terhadap penyebaran HIV/AIDS dengan mengedepankan pendekatan edukatif. Langkah ini diambil menyusul temuan 1.051 kasus baru di sepanjang tahun 2025 yang didominasi oleh kelompok populasi kunci.

Sekretaris KPA Provinsi Riau, Dr dr Wildan Asfan HSB, MKes, mengungkapkan bahwa kelompok populasi kunci memiliki tingkat kerentanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Oleh karena itu, penanganan khusus tanpa tindakan represif menjadi strategi utama pemerintah daerah dalam menekan angka penularan di Bumi Lancang Kuning.

"Kelompok ini memang masuk kategori paling rentan, tidak hanya di Riau, tetapi juga di banyak daerah lain di Indonesia. Karena itu, pendekatan pencegahan harus dilakukan secara tepat dan berkelanjutan," ujar Wildan, Jumat (6/2/2026).

Wildan menegaskan bahwa pola pencegahan yang dilakukan saat ini lebih menitikberatkan pada penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat secara sukarela. KPA Riau secara aktif merangkul berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas, hingga relawan kesehatan untuk menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini sulit disentuh.

Keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS diyakini Wildan sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Ia mendorong keterlibatan aktif tokoh agama, akademisi, hingga mahasiswa untuk ikut menyuarakan pentingnya pemeriksaan dini guna memutus stigma negatif yang masih melekat kuat di tengah publik.

"Ini tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Harus lintas sektor, melibatkan semua unsur masyarakat agar upaya pencegahan berjalan optimal," urainya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi tim di lapangan adalah diskriminasi terhadap pengidap HIV/AIDS. Pendekatan humanis dan berbasis kepercayaan menjadi solusi agar mereka yang masuk kategori rentan merasa aman untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tanpa rasa takut dikucilkan.

"Karena masih ada stigma, maka pendekatan yang humanis dan penuh kehati-hatian sangat penting. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat lebih terbuka untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan pendampingan kesehatan," pungkas Wildan. ***