PEKANBARU - Pelaksana Tugas Gubernur Riau Sofyan Franyata Hariyanto meminta seluruh jajaran pemerintah daerah segera bertindak nyata di lapangan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi pada puncak musim hujan ini, tanpa terjebak dalam rapat atau perencanaan yang bertele-tele. Instruksi tegas itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Mitigasi Bencana di Gedung Balai Serindit, Pekanbaru, Senin (8/12/2025).

SF Hariyanto menekankan bahwa intruksi dari Presiden harus menjadi prioritas utama dan dieksekusi langsung.

"Tidak perlu pakai FS-FS, tidak perlu rapat-rapat, kerjakan. Eksekusi yang ditunggu. Tidak mampu kabupaten, provinsi turun. Tidak mampu provinsi, pusat kita laporkan," ujarnya.

Ia mengingatkan agar jangan sampai laporan masyarakat justru sampai ke Presiden melalui video karena kelambatan penanganan di daerah.

Ia secara khusus menyoroti kondisi daerah terpencil seperti Kampar, Rokan Hulu, dan Kepulauan Meranti.

"Jangan sampai anak sekolah pun buka sepatu, pergi susah. Belajar saja susah. Nah, itulah fungsi kita di sini, suruh memperbaiki jalan. Tidak mampu, kita lapor pusat," kata SF Hariyanto.

Peringatan itu disampaikan menyusul data yang menunjukkan 93 kecamatan dan 170 desa di Riau masuk kategori rawan banjir, serta 23 kecamatan dan 36 desa rawan longsor. Sementara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memproyeksikan peningkatan curah hujan pada dasarian kedua dan ketiga Desember, terutama di Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru.

Pemerintah provinsi juga menyiapkan dua unit ekskavator amphibi (MPB) yang siap dipinjamkan daerah untuk membersihkan parit dan sungai kecil.

Dalam rapat tersebut juga dihadiri pimpinan dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Untuk itu, ia mengeluarkan sejumlah perintah khusus. Pertama, posko bencana di seluruh kabupaten/kota harus aktif 24 jam. Kedua, normalisasi sungai, perbaikan tanggul, dan penanganan titik rawan banjir yang kritis harus diprioritaskan, dengan alat berat disiagakan di lokasi.

Ketiga, terkait PLTA Koto Panjang, ia meminta koordinasi dengan PLN untuk mengatur pelepasan air secara bertahap, tidak sekaligus, guna mencegah banjir kiriman ke wilayah hilir seperti Pelalawan dan Kampar. Keempat, kepala daerah diminta menyiapkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang siap pakai untuk penanganan darurat, tanpa harus "mengemis" jika bencana terjadi.

Instruksi kelima adalah pelaporan situasi bencana harus dilakukan secara real-time dan berjenjang ke pemerintah provinsi agar koordinasi berjalan cepat tanpa terhambat birokrasi. ***