Anggarannya Besar, DPRD Riau Dorong Pemerintah Proaktif Optimalkan Penyerapan Dana dari BPDPKS

PEKANBARU – Komisi II DPRD Riau membidangi perkebunan melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mempelajari pengoptimalan dana yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Jumat (3/6/2022).

Wakil Ketua Komisi II, Zulfi Mursal, mengatakan, dari paparan Sekretaris Dinas Perkebunan Sumut, realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) disana, mencapai angka 75,74 persen pada tahun 2020 lalu.

Selain itu, Provinsi Sumut juga mendapatkan beberapa kegiatan lain seperti peningkatan jalan produksi, peningkatan SDM (beasiswa dan penelitian biodisel), serta intensifikasi tanaman.

"Program peningkatan SDM (beasiswa) di Sumut diberikan kepada 119 orang anak petani yang menerima beasiswa dari dana BPDPKS," katanya, Sabtu (4/6/2022).

Untuk PSR, lanjut Zulfi, Sumut mengalami hal yang sama seperti Riau, dimana masih ada perbedaan pemahaman antar intansi terkait, kelembagaan petani yang masih lemah, legalitas petani belum SHM dan rendahnya komunikasi ketua kelompok ke anggota kelompok terhadap teknis pelaksanaan.

Di Riau sendiri, realisasi PSR terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 hanya 40 persen, di tahun 2021 menurun di angka 13 persen, dan pada tahun 2022 ini belum diketahui realisasinya dari total target 14.830 hektar.

Program PSR, menurut Politisi PAN ini, memerlukan sosialiasi yang sangat intens dengan petani, dan ujung tombaknya adalah kabupaten kota selaku penguasa daerah.

"Saat ini banyak kebun butuh replanting, cumq kadang informasi tak sampai, kadang sampai juga, tapi petani tak tahu cara mengurusya, artinya butuh pendampingan," kata dia.

Untuk dia, Zulfi meminta agar Dinas Perkebunan di Provinsi Riau melakukan rapat rutin dengan stakeholder terkait, supaya realisasi PSR bisa meningkat, minimal di angka 60-70 persen.

Apalagi, dana ini replanting ini sangat besar, dimana para petani bisa mendapatkan uang Rp 30 juta untuk satu hektar lahan, dan maksimal satu petani bisa mengajukan 4 hektar.

"Kalau ini tak dikejar, dilengkapi persyaratan para petani, tentu kita akan merugi. Anggaran BPDPKS itu banyak, ada pelatihan-pelatihan juga, yang sangat kita perlukan itu adalah sinergisitas antar instansi terkait," tuturnya.

Apalagi, sambungnya, Riau merupakan provinsi dengan luasan kebun sawit terbesar, dimana ada 3,8 juta hektar kebun sawit, dan 1,4 juta diantaranya masuk kawasan hutan.

"Yang kebun masyarakat masuk kawasan itu nanti bisa dikoordinasikan dengan kementerian, intinya dari kebun sawit masyarakat seluas ini, minimal 60-70 persen tercapai lah dari target yang diberikan," tutupnya.***