PEKANBARU - Entah karena lahan di daratan Riau sudah habis atau punya maksud tertentu, yang jelas, pemerintah ternyata menerbitkan hak guna usaha (HGU) di Pulau Mendol, Kecamatan Kuala Kampar, Pelalawan, Riau. Padahal pulau dengan luas sekitar 55 ribu hektare tersebut merupakan pulau hasil endapan Sungai Kampar.

Pulau tersebut berada di hilir Sungai Kampar, tepatnya berbatasan langsung dengan laut Selat Malaka dan juga Provinsi Kepulauan Riau. Menurut sejarah yang diceritakan warga setempat, pulau tersebut merupakan lahan gambut karena terbentuk dari endapan yang datang dari Sungai Kampar yang terhenti menjelang sampai di laut. Artinya, areal tersebut sangat tidak layak untuk ditanam kelapa sawit yang terkenal ''rakus'' air. 

GoRiau Warga Pulau Mendol menolak keh
Warga Pulau Mendol menolak kehadiran PT TUM dan minta pemerintah mencabut HGU.

Salah seorang tokoh masyarakat Pulau Mendol, Kazzaini KS kepada GoRiau.com, Kamis (4/8/2022) mengungkapkan, pulau tersebut masih sangat rapuh karena merupakan hamparan gambut, yang jika mengalami kekeringan akan sangat mudah terbakar. Dan lahan di Pulau Mendol bukanlah lahan terlantar karena warga sudah bermukim puluhan tahun dan turun temurun. Dan masyarakat setempat juga memanfaatkan pulau tersebut untuk bertani, bahkan Pulau Mendol merupakan sentra penghasil padi Pelalawan.

Anehnya, sekitar tahun 2017, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) dengan luas sekitar 6.055,77 hektare atau lebih dari 10 persen dari luas pulau tersebut. 

GoRiau Alat berat PT TUM mulai mengga
Alat berat PT TUM mulai menggarap lahan di Pulau Mendol, Pelalawan.

''Kami minta HGU PT TUM di Pulau Mendol dicabut, karena ini bisa merusak lingkungan dan lahan yang diperuntukkan untuk PT TUM bukanlah lahan terlantar sebagaimana disebut pihak BPN sebagai dasar penerbitan HGU,'' ujar Kazzaini.

Sebelumnya, 3 Agustus 2022, Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Kuala Kampar (GEMMPAR) juga sudah melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, M. Syahrir. Dan pada pertemuan itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau berjanji akan mencabut hak guna usaha (HGU) PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) di Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan.

Tim GEMMPAR yang hadir adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh mahasiswa, tim advokasi, dan tim kajian ilmiah diantaranya Kazzaini KS, M Nasir Penyalai, Andi Lawyer, Said Abu Supian, Dr Elviriadi SPi, MSi, Wan Andi Gunawan, M Supiono, Wawan Gunawan, Hendra Zulfikar serta beberapa aktivis lingkungan.

“Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Sekitar 10.000 Ha lahan di Pulau Mendol merupakan lumbung padi Kabupaten Pelalawan,” kata Kazzaini pada pertemuan tersebut.

Dikatakan, kehadiran PT.TUM bakal merusak hutan serta mempercepat abrasi pantai. “Ladang padi masyarakat juga akan rusak. Maka, tidak ada jalan lain, HGU PT TUM harus segera dicabut,” tegasnya.

Sementara itu, M Nasir sebagai mantan Sekretaris LAM Riau menyebutkan, sebelum masuknya PT.TUM ke Pulau Mendol, masyarakat setempat hidup aman, tenteram dalam kesehariannya meskipun sebagai petani. “Namun, bak halilintar, datangnya PT TUM ke Pulau Mendol membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Merusak hutan. Demi masyarakat Pulau Mendol, HGU PT.TUM harus segera dicabut,” tandas M Nasir.

Sedangkan aktifis lingkungan, Dr Elviriadi SPi, MSi dalam kajian ilmiahnya setelah meninjau lokasi yang digarap oleh PT TUM menyatakan lahan tersebut berada di rawa gambut. ''Terjadi pengerukan gambut berupa kanal. Dengan kanal (parit besar) terjadi overdrainage (air keluar dalam jumlah besar ke laut) sehingga mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan,'' jelas Elviriadi. ***