PEKANBARU, GORIAU.COM - Pendiri Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Drs. M. Tuah, SKM berencana akan melaporkan polemik yayasannya,  ke Presiden RI SBY, sebab Kemenkum dan HAM RI sudah membatalkan akte yayasan baru di bawah pengelolaan Mohammad Sukri Cs, namun tindakan instansi terkait  dan aparat hukum di Riau terkesan lamban.

Disampaikan, pendiri Yayasan Hang Tuah, Drs. M. Tuah, SKM, di Pasir Pangaraian, Minggu (29/12/2013), Yayasan Hangtuah didirikan pada tahun 2001 dengan Akte Nomor 38/2001 tanggal 9 November 2001, bersama dengan Drs Rustam S Abrus, dr Zainal Abidin MPH, Tatang Tadjuddin MKes dan Mohammad Sukri, selanjutnya yayasan mendirikan STIKES dan STIMIK Hangtuah Pekanbaru.

Namun, tahun 2004, timbul permasalahan, salah seorang oknum pendiri yayasan membuat akte perubahan yayasan di Notaris Indah Retno Widayati dengan Nomor 142 tertanggal 14 Desember, tanpa melibatkan pendiri yayasan lainnya, dalam akte baru itu pendirinya Zainal Abidin, Tatang Tadjuddin dan Mohammad Sukri, sementara pendirinya tidak dilibatkan.

Anehnya lagi, Tanggal 31 Januari 2004, nomor akte yayasan kembali diubah, akte dengan nomor 174, bertambah dewan kepengurusan dengan pembina Tatang Tadjuddin, Ernawati (istri Zainal) dan Drs Rahmi(istri Sukri) dan pengurus Zainal Abidin, Mohammad Sukri dan Marlis Saleh dan Kusmedi.

Kemudian, M. Tuah, mengajukan surat keberatan atas perubahan tersebut dan melakukan persentasi di Kemenhumham-RI Tanggal 14 Desember 2010, maka Akte no.142  (Indah Retno Widiyati, SH), 17 Desember 2004, pendiri Dr, Zainal Abidin, MPH, Tatang Tajuddin, M. Kes dan Mohammad Sukri, SH, permohonan notaris ke Depkumham oleh Indah Retno Widiyat, SH No 16/NOT-IRW/I/2005 Tanggal 13 Januari 2005 dibatalkan.

  Dalam surat klarifikasi, Kemenhumham RI Dirjend HAM, nomor HAM2-HA.01-129 Tanggal 12 Juli 2013, malah perbuatan Mohammad Sukri, Zainal Abidin, Tatang Tadjuddin dan Notaris Indah Retno mengandung cacat hukum, karena tidak memasukkan nama-nama badan pendiri sesuai akte pendidriannya,” kata M. Tuah.

Terhadap tindakan, Notaris Indah Retno Widiyati, SH, berkedudukan di Pekanbaru melalui putusuan MPW Notaris Prov. Riau No. M. 03/Reg.Pkr/MPWN Prov.Riau/VII/2011, Tanggal 22 Juli 2011 menyatakan Notaris Indah Retno Widiyati, SH menyalahi peraturan dan dihukum dengan teguran tertulis

Selanjutnya, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenhumham-RI mengeluarkan surat No AHU2-AHA.01.01-11058 Tanggal 2011, menyatakan Akta 142 tanggal 14 Desember 2004, Akta No 142/2004 dan No 174/2005 dan Akta pembatalan No 178 Tanggal 29 Mei 20005 tersebut dianggap tidak berlaku dan tidak pernah ada dengan maksud Drs. M Tuah, SKM tetap selaku ketua yayasan sebagaiman tercantum dalam Akte Pendirian No 38 Tanggal 9 November 2001.

Jelas, M Tuah, kasus ini sudah dilaporkan, Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, bahkan ke KPK RI, pada Tanggal 26 Februari Tahun 2013 lalu, perihal laporan, dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di lembaga pendidikan STIKES Hang Tuah Pekanbaru, lengkap dengan kronologis tindakan kejahatan dan alat-alat buktinya, namun prosesnya seperti berjalan di tempat.

''Maka dapat saya pastikan, kalau Yayasan Hang Tuah saat ini di bawah koordinasi Mohammad Sukri Cs tidak berbadan hukum, persoalan ini sudah saya laporkan ke Polda Riau, secara pidana namun hingga kini belum ada tindakan apapun, saya khawatir jika ini dibiarkan berlarut-larut akan banyak masyarakat Riau jadi korban termasuk legalitas kelulusan ribuan mahasiswa, sebab sekolah itu tidak berbadan hukum,'' ungkap M. Tuah.

Tambah, M Tuah, bayangkan saja, jika yayasan lembaga pendidikan itu illegal, otomatis, berdampak pada lulusan, ini sudah banyak mahasiswa lulusan STIKES Hang Tuah mengeluh, sebab izasah mereka tidak diterima di masyarakat, jadi pada intansi terkait supaya bertindak dan jangan diam saja, supaya tidak muncul korban-korban berikutnya.

''Mahasiswa STIKES saat ini juga, harus mempertanyakan ini pada pengelola akademika dan meminta pertangungjawaban oknum-oknum tak bertanggung jawab, kan kasihan orang tuanya sudah mengeluarkan uang puluhan juta untuk pendidikan anaknya ternyata nanti izasah palsu,'' ucap M. Tuah.

Kesal, M. Tuah, meski sudah melaporkan secara pidana, kemudian kasus ini sudah bertahun-tahun, sedangkan aparat hukum hanya berpangku tangan saja, padahal ini kepentingan masyarakat banyak, apa tidak ada lagi kebenaran di Riau ini atau mungkin aparat hukum  itu sudah mendapat upeti dari kepengurusan Yayasan Hang Tuah di bawah naungan Mohammad Sukri, CS.

''Saya yakin benar, sedangkan ini kepetingan masyarakat banyak dan masa depan generasi kita, ke Pengadilan manapun saya mau, termasuk kepengadilan Allah SWT,” ujar M. Tuah dengan nada emosi.

Secara kebetulan, M Tuah bertemu dengan Orang Tua Mahasiswa STIKES Hang Tuah H. Hamdani, di Pasir Pangaraian, H. Hamdani setelah mengetahui kondisi sekolah tidak memiliki badan hukum, maka muncul keraguannya terkait masa depan anaknya, padah sudah puluhan juta biaya anak untuk menimba ilmu pengetahuan di sekolah itu.

''Kok bisa begitu pak, jadi bagaimanalah nanti nasib anak saya, terus sama siapa lagi nanti diminta pertanggungjawabanya, kalau gak demo sajalah orang tu ke sekolah, terus gimana lagi carannya pak,'' kata H. Hamdani. (srt)