PEKANBARU – Kepulan asap yang kembali menyelimuti langit Riau bukan lagi sekadar peringatan alam, melainkan cermin kegagalan sistematis dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sabtu (26/7/2025), puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM Unri) menggelar aksi simbolik di depan Kantor Gubernur Riau, tepatnya di Tugu Zapin, sebagai bentuk protes atas kelambanan dan lemahnya keseriusan pemerintah dalam mengatasi krisis tahunan ini.

Dengan spanduk bertuliskan "Riau Darurat Asap", "Perda ada asap tetap ada", hingga "Jambore Karhutla Gagal Total", para mahasiswa menyuarakan kegelisahan publik yang selama ini nyaris tenggelam di tengah riuhnya pencitraan dan agenda seremonial pemerintah.

Menteri Sosial Politik BEM Unri, Azhari, menyatakan bahwa aksi ini bukan sekadar ekspresi mahasiswa, melainkan simbol bahwa Provinsi Riau sedang dalam kondisi "sakit". "Kami pakai masker bukan karena ingin bergaya. Ini simbol bahwa kabut asap mengancam kesehatan rakyat Riau. Ini pengingat kepada publik bahwa bencana ini nyata, dan belum ada solusi konkret," ujar Azhari.

BEM Unri menyoroti kegiatan Jambore Karhutla yang digelar beberapa waktu lalu oleh pemerintah provinsi. Alih-alih memperkuat mitigasi, kegiatan tersebut dinilai hanya menjadi ajang seremonial yang tak berdampak pada penurunan titik api maupun perlindungan terhadap ekosistem.

“Pemerintah provinsi tampaknya lebih fokus mengejar popularitas lewat agenda-agenda pragmatis. Sementara wacana ekologis dan hak masyarakat atas udara bersih terus terpinggirkan,” tegas Azhari.

Menurutnya, tidak ada jaminan nyata dari kegiatan tersebut terhadap keselamatan hutan dan lahan. Kondisi ini memperkuat kesan bahwa pemerintah masih mengedepankan citra dibandingkan kerja nyata dalam merespons bencana ekologis yang berulang setiap tahun.

Melalui aksi ini, BEM Unri menuntut pemerintah untuk segera menghentikan pendekatan seremonial dan mulai menegakkan aturan dengan tegas terhadap pelaku pembakaran, termasuk perusahaan besar yang selama ini dianggap kebal hukum.

“Kami ingin pemerintah provinsi serius. Bukan hanya melempar pernyataan di media atau menyalahkan masyarakat kecil. Tegakkan aturan yang sudah ada, dan jangan takut kepada korporasi,” lanjut Azhari.

Bencana asap di Riau bukan peristiwa musiman tanpa sebab. Ia adalah akibat dari pembiaran, kompromi terhadap pelaku, dan kegagalan institusi untuk menempatkan lingkungan sebagai prioritas. Suara mahasiswa kali ini menjadi pengingat bahwa di balik kabut, ada derita yang terus berulang. ***