BENGKALIS, GORIAU.COM - DPRD Bengkalis, Riau meminta eksekutif segera menyusun dan melantik para pejabat yang akan mengisi struktur organisasi tata kerja yang baru. Hal ini penting terkait proses penyusunan APBD tahun 2013 yang sedang berjalan.

Demikian juga untuk pimpinan satuan kerja di sejumlah dinas yang masih kosong, Plh atau Plt supaya secepatnya dilantik.

''Kita di dewan berharap sebelum APBD 2013 disahkan, pejabat yang duduk di SOTK baru sudah disusun dan dilantik. Hal ini penting untuk mensingkronkan program yang akan dilaksanakan nantinya,'' ujar anggota DPRD Bengkalis dari Fraksi Laksamana, Sofyan, Kamis (15/11/2012).

Dipaparkan Sofyan, yang sering terjadi selama ini adalah ketika pembahasan dan saat pelaksanaan APBD, pejabatnya berbeda. Kondisi ini terkadang membuat program yang telah dibahas dan disepekati antara eksekutif dan egislatif, tidak berjalan dengan baik karena antara yang menyusun dengan menjalankan orangnya sudah berbeda.

''Dampaknya ketika kita hearing terkait realisasi program dengan masing-masing mitra kerja kita, mereka (pejabat terkait) sering buang badan. Alasan seperti hanya melanjutkan program pejabat sebelumnya, sering kita dengar karena pejabat yang bersangkutan masuk di tengah jalan,'' ujar Sofyan.

Untuk itu pihaknya berharap pada pembahasan APBD 2013, SOTK baru sudah dibentuk, termasuk personilnya, terutama para kepala dinas atau badan sudah harus dilantik. Sehingga pembahasan program bersama DPRD bisa berjalan efektif dan tidak ada alasan lagi hanya melanjutkan program sebelumnya.

DPRD telah mengesahkan Perda SOTK baru, awal tahun lalu. Dalam SOTK baru tersebut ada beberapa SKPD baru yang muncul dan merger (bergabung). Seperti Badan Penanggunglangan Bencana, kemudian Dinas Bina Marga dan Dinas Ciptakarya melebur menjadi Dinas Pekerjaan Umum. Sementara pengganti Dinas Ciptakarya adalah Dinas Tata Kota. Pemkab sendiri kabarnya akan menerapkan SOTK baru mulai tahun 2013.

Hal senada diungkapkan Muhammad Tarmizi, juga dari Fraksi Laksamana. Menurutnya, pembahasan program yang dianggarkan melalui APBD antara SKPD dengan komisi-komisi tidak akan efektif jika pejabatnya belum ada atau bukan yang melaksanakan program tersebut begitu APBD disahkan.

''Kondisi ini sudah sering kita temukan. Saat pembahasan di tingkat Komisi maupun Banggar si A, tapi yang melaksanakan si B. Kalau nyambung tidak ada masalah, tapi berdasarkan pengalaman kita selama ini, sering program yang telah sepekati saat pembahasan tidak berjalan,'' ujar Tarmizi.

Untuk itu pihaknya berharap kepada eksekutif agar SOTK baru ini segera disusun dan kepala SKPD-nya segera dilantik sehingga saat pembahasan dan pelaksanaan bisa nyambung.(jfk)