JAKARTA –Meski baru menjabat, Gubernur Riau Abdul Wahid tetap bertanggung jawab terhadap beban tunda bayar yang terjadi di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) pada tahun 2023 lalu. Tidak sedikit, tunda bayar pada tahun itu sekitar Rp274 miliar.

Untuk mencari solusinya, Gubernur Riau, Abdul Wahid, bersama jajaran menemui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Kamis (5/6/2025) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut, Abdul Wahid juga curhat persoalan keuangan di daerah yang baru saja dipimpinnya.

Selain itu, pertemuan juga membahas kondisi fiskal daerah dan sejumlah hambatan anggaran yang tengah dihadapi Pemerintah Provinsi Riau.

Isu utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah persoalan tunda bayar tahun anggaran 2023 yang mencapai Rp274 miliar.

"Dalam pertemuan tadi, kita sudah sampaikan kondisi keuangan daerah dan ruang-ruang fiskal yang terbatas. Termasuk soal tunda bayar tahun 2023 yang nilainya Rp274 miliar. Alhamdulillah, Ibu Menteri merespons positif dan menjanjikan akan segera mencarikan solusi melalui rapat internal," ujar Gubernur Abdul Wahid, Kamis (5/6/2025).

Ia menjelaskan, penurunan produksi migas di Riau menjadi salah satu penyebab utama munculnya beban tunda bayar tersebut.

“Produksi kita yang biasanya 400 ribu barel per hari, sekarang tinggal 140 sampai 160 ribu. Harga ICP juga dalam APBN ditetapkan 80 dolar AS per barel, namun realisasinya hanya 60–65 dolar,” urainya.

Dalam pertemuan itu, Wahid juga mengusulkan agar sistem alokasi dana bagi hasil (DBH) dan pajak disesuaikan dengan volume produksi aktual daerah. Menurutnya, pendekatan berbasis hasil riil akan lebih adil bagi daerah penghasil.

“PDRB kita menyumbang Rp1,12 triliun, tapi tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang kita terima. Maka itu kita mengusulkan sistem take on product, di mana pajak dan DBH dihitung berdasarkan hasil produksi aktual,” tambahnya.

Gubri juga menyoroti tekanan fiskal dari sektor kelapa sawit yang mulai menunjukkan tren penurunan. Ia meminta perhatian serius dari pemerintah pusat agar dampak penurunan tersebut tidak memperburuk kondisi fiskal daerah.

Turut mendampingi Gubernur Riau dalam pertemuan itu Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Riau, Purnama Irwansyah, Kepala BPKAD Riau, Indra, serta Kepala Bapenda Riau, Evarefita. ***