JAKARTA – Proses pemilu yang begitu panjang membuat korban dari jajaran KPU, Bawaslu hingga personel Polri terus berjatuhan. Hingga Jumat (26/4/2019) kemarin, sudah 326 petugas KPPS yang meninggal dunia dengan perinciannya 253 korban berasal dari jajaran KPU, 55 dari unsur Bawaslu, dan 18 personel Polri.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dihubungi wartawan, Minggu (28/4/2019) mengaku heran kalau dalam situasi seperti saat ini, tidak ada yang bertanggungjawab atas banyaknya korban yang meninggal dunia dan jatuh sakit.

"Masihkah percaya bahwa semua baik-baik saja? Kita permisif terhadap nyawa manusia dan kita permisif kepada kegagalan yang dirayakankan sebagai sukses," katanya.

Dijelaskan Fahri, dalam perang saja di mana-mana, jatuhnya korban setelah berminggu atau berbulan atau bertahun, sering menjadi alasan pemerintah diminta menghentikan perang atau bahkan pemerintah dijatuhkan.

"Ini bukan perang. Tapi ini hanya mengurus pencoblosan 1 menit, korban berjatuhan sampai ratusan. Ada apa?," ujar Anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu bertanya.

Lanjut Fahri, kita terpaksa melayani pikiran yang lemah, yang dangkal dan yang fatal. Bahkan, Tuhan dibawa untuk menaklukkan pikiran yang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.

"Lalu negara meyakinkan kita dengan kata-kata, Mereka pahlawan gugur dalam tugas mulia. Dan kita harus diam. Seakan tanggungjawab selesai," tanya inisiator Gerakan Arah Baru (GARBI) itu.

Untuk diketahui, jumlah 326 orang petugas yang meninggal dunia pasca pencoblosan Pemilu serentak, dari jajaran KPU sebanyak 253 masing-masing dari Sumatera sebanyak 44 orang petugas KPPS, Jawa 179, Bali-Nusa sebanyak 8 petugas KPPS, Kalimantan 11 orang, Sulawesi 9 orang serta Maluku dan Papua 2 orang petugas KPPS. Sedang dari Bawaslu sebanyak 55 orang dan jajaran Polri sebanyak 18 orang.***