JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum menyegel lahan tiga perusahaan di Riau yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan tersebut adalah PT DRT di Rokan Hilir, PT RUJ di Dumai, dan PT SAU di Pelalawan.

Dirjen Gakkum LHK, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan ketiga perusahaan memiliki izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan terbukti menyebabkan kebakaran di lahan gambut.

"Selain penyegelan, kami melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana perlindungan areal kerja PBPH," kata Dwi, Senin (4/8/2025).

Pengawasan dilakukan terhadap kesiapan alat, sumber daya manusia, serta prosedur penanggulangan kebakaran dan kepatuhan terhadap Rencana Kerja Tahunan.

Data dari satelit Suomi NPP mencatat sebanyak 930 titik panas (hotspot) selama Juli 2025, dengan 374 titik berada di Provinsi Riau, sebagian besar di ekosistem gambut.

Dwi menjelaskan, kebakaran di lahan PT DRT terjadi di dua lokasi dengan total luas 75 hektare. Lahan PT RUJ terbakar seluas 24,9 hektare di kawasan hutan produksi gambut, sedangkan lahan PT SAU mencakup 60 hektare.

"Ditjen Gakkum berkomitmen penuh melindungi hutan dari kebakaran dan menindak tegas pelaku pembakaran," ujarnya.

Direktur Pengawasan dan Sanksi Administratif Kemenhut, Ardi Risman, menambahkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi kepatuhan perusahaan sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor P32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

"Jika terbukti lalai atau sengaja, sanksi administratif berat hingga pencabutan izin akan diterapkan," ujar Ardi.

Ia menambahkan, tindakan hukum baik perdata maupun pidana terhadap pemilik perusahaan tidak tertutup kemungkinan dilakukan.

Selama Juni hingga Juli 2025, delapan PBPH di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Riau telah disegel sebagai langkah awal pencegahan kebakaran berulang.

Ekosistem gambut memainkan peran penting sebagai penyimpan karbon terbesar dan penyangga lingkungan. Ia juga menjadi habitat spesies endemik dan sumber kehidupan masyarakat lokal. ***