JAKARTA, GORIAU.COM - Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyindir Capres yang memiliki stasiun televisi. Menurut Dipo, pemilik TV itu berharap dengan mengkritik pemerintah di TV-nya akan membantu mengatrol elektabilitasnya yang rendah.

''Elektabilitas partai dan pencapresannya kecil, tapi karena punya TV gaung politiknya bak kodok bangkong gelembungkan tenggorokannya, bakal kempes,'' tulis Dipo dalam akun Twitter resminya, Dipo Alam Seskab @dipoalam49, Minggu (8/12).

Dipo menuturkan modus politik pemilik TV sangat kentara, meski puluhan ribu rakyat sambut kedatangan Presiden di Madura, NTT, dan kota lainnya tetapi TV yang dimiliki oleh Capres malah menayangkan aksi unjuk rasa oleh sekitar 20an mahasiswa.

''Dengan beranggapan pesaing pemerintah yang punya kinerja, parpol dan capres elektabilitas rendah ingin bersanding membesar diri di TV-nya sendiri. Bahkan beberapa TV dipakai kampanye terselubung pemilik atau partainya. Pemiliknya ditampilkan sebagai pahlawan, yang lain diliput bak black campaign,'' jelas Dipo.

Dalam UU Penyiaran Pasal 36 ayat 4, lanjut Dipo, mewajibkan isi siaran dijaga netralitasnya dan tak boleh mengutamakan kepentingan golongan. Namun Parpol dan Capres elektabilitas kecil, tapi pemilik TV ini tampak mengabaikan imparsialitas sanksinya diatur Pasal 55.

''Hukumannya teguran atau cabut izin siaran. Stasiun TV yang dimiliki parpol atau capres elektabilitas kecil terus kemas berita kinerja buruk pemerintah, namun faktanya tidak begitu,'' kata Dipo.

Seperti diketahui, TVOne dimiliki oleh Capres dari Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan RCTI, Global, MNC TV (MNC Group) dimiliki oleh Cawapres Hanura Hary Tanoesoedibjo serta Metro TV dimiliki oleh Ketum Nasdem Surya Paloh.(mdk)