JAKARTA, GORIAU.COM - Tim Independen mempertanyakan alasan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memasukkan nama Komisaris Jenderal Budi Waseso sebagai calon Kapolri baru yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo apabila pelantikan Komjen Budi Gunawan dibatalkan.

Pasalnya, Budi Waseso baru satu kali menjadi Kapolda yakni Kapolda Gorontalo dan belum pernah sekali pun menjadi Kapolda di kepolisian daerah yang bertipe A.

"Selama ini belum ada Kapolri yang belum pernah menjadi Kapolda tipe A. Pak Timur Pradopo misalnya dari bintang dua langsung jadi komjen dan akhirnya Kapolri itu sudah pernah jadi Kapolda Metro Jaya. Demikian juga dengan Pak Sutarman yag sudah pernah menjadi Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya," ujar anggota tim independen KPK-Polri, Bambang Widodo Umar, saat dihubungi wartawan.

Menurut Bambang, pengalaman seorang calon Kapolri menjadi Kapolda di wilayah tipe A sangat penting. Pasalnya, Kapolda di daerah itu dianggap sudah melalui berbagai persoalan yang sangat kompleks sehingga bisa lebih siap menjadi Kapolri yang akan dihadapkan persoalan lebih rumit.

"Umumnya Kapolri yang sudah memimpin Polda besar itu memiliki pengalaman kuasa wilayah, kamtibmas, dan manajemen yang baik. Ancaman di tipe A kan juga lebih kompleks. Bandingkan saja Kapolda Sumatera Utara dengan Gorontalo (tempat tugas Budi Waseso) tentu beda," ucap dia.

Budi Waseso tercatat pernah menjadi Kapolda Gorontalo dengan pangkat Brigadir Jendral pada tahun 2012. Ia hanya bertugas setahun lebih di wilayah tersebut, selanjutnya ia ditarik ke Mabes Polri pada September 2013 dan naik pangkatnya menjadi Inspektur Jenderal.

"Kalau Kapolri ternyata orang yang belum pernah di tipe Polda besar, jelas mengkhawatirkan. Makanya, tidak usahlah memaksakan diri," papar Bambang lagi.

Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia ini pun meminta agar Presiden Jokowi meminta pertimbangan Polri dalam mengajukan calon Kapolri. Polri melalui Dewan Kepangkatan dan Pejabat Tinggi memiliki data yang lengkap akan seluruh perwira tinggi polri. Polri, lanjut dia, bisa menyaring kader-kader terbaiknya dan tak hanya berdasarkan pada jenjang kepangkatan.

"Wanjakti itu benar-benar seleksinya, ada masalah syarat penugasan sudah berapa kali menjadi kapolda, lalu prestasi kerja hingga evaluasi ada di situ semua. Kalau misalnya ada 10 orang bintang tiga, diseleksi lagi di situ siapa yang pernah jadi kapolda, tipe apa, kalau tipe A tentu menjadi prioritas. Maka Wanjakti Polri harus dilibatkan dalam setiap pencalonan Kapolri," kata dia.***