JAKARTA, GORIAU.COM - Simpatisan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) langsung membalas tudingan simpatisan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menyebut Metro TV tidak netral dengan menyebut TVOne melakukan hal serupa. Kedua kubu simpatisan ini berdebat di media sosial Facebook mengomentari postingan berita media online tentang aksi demonstrasi ajakan tidak menonton Metro TV.

Hamdi Muluk, pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI), dalam diskusi ''Benarkah Mesin Partai Tidak Bergerak?'', di Jakarta, Minggu (29/6/2014), mengatakan bahwa menonton kedua siaran televisi swasta nasional itu ibarat nonton masturbasi.

''Saya bilang, ini kalian kaya penonton masturbasi. Maksudnya, kalau orang sudah mantap pilih Prabowo, apa gunanya lagi nonton TVOne? Kalau orang sudah mantap pilih Jokowi, apa gunanya lagi nonton Metro TV?'' ujar Hamdi.

Menurutnya, bagi pemilih yang sudah menetapkan pilihan kepada Prabowo atau Jokowi, tidak ada gunanya lagi menonton TVOne dan Metro TV, karena kedua stasiun televisi ini hanya membaik-baikkan capres tertentu dan menjatuhkan capres lainnya. ''Nggak ada gunanya!''

Hamdi mengaku muak dengan konten pemberitaan kedua stasiun televisi swasta nasional tersebut yang tidak memberikan porsi berimbang dalam memberitakan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Jokowi-Jusuf Kalla.

''Membuat saya sebal. Saya sudah 1 bulan yang lalu punya habbit yang bagus. Saya bilang bagus buat saya, saya bilang saya tidak pernah nonton TVOne dan Metro TV, saya matiin dua-duanya,'' ujar Hamdi.

Menurutnya, banyak orang yang meniru kebiasaan tersebut, kecuali partisanship untuk menghibur diri. ''Kalau kubu Jokowi, untuk menghibur dirinya buka Metro, kalau kubu Prabowo buka TVOne. Wah senang dia, terhibur, menang kita kan,'' ucapnya.

Sesuai kaidah jurnalistik, media, baik cetak, elektronik dan televisi harus bersifat netral dalam pembertaannya, termasuk pemberitaan soal pasangan calon presiden dan calon wakil wakil presiden (capres/cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Faktanya, lembaga swadaya masyarakat yang memantau penggunaan frekuensi publik oleh televisi ini memiliki mempunyai fakta lain. Khususnya, tayangan pemberitaan kedua pasangan capres dan cawapres di beberapa stasiun televisi nasional Indonesia.

''Beberapa stasiun televisi terbukti memberikan porsi kemunculan tiap kontestan politik dengan tidak seimbang,'' ungkap Muhamad Heychael, Koordinator Divisi Penelitian Remotivi di Jakarta, Rabu (18/6).

Menurutnya, institusi pers tersebut mandul bekerja untuk publik karena mengabaikan prinsip-prinsip jurnalisme berupa cover both sides, tidak beropini, dan tidak mengaburkan kebenaran.

Hasil penelitian Remotivi yang mengambil data dari 11 stasiun televisi bersiaran nasional pada 1-7 Mei 2014 dan menjadikan lima tokoh yang telah dideklarasikan secara remi oleh partainya sebagai calon presiden dan wakil presiden ketika itu sebagai obyek amatan.

Mereka adalah Aburizal Bakrie (capres Golkar), Prabowo Subianto (capres Gerindra), Joko Widodo (capres PDI Perjuangan), Wiranto (capres Hanura), dan Hary Tanoesoedibjo (cawapres Hanura).

Hasilnya, di stasiun Metro TV, Jokowi mendapatkan porsi kemunculan yang tinggi, yakni secara frekuensi 74,4%, secara durasi 73,9%, dan dengan nada yang positif 31,3%. Bandingkan dengan rivalnya, yakni Prabowo, yang hanya mendapat frekuensi 12% dan durasi 12,2%, dengan 16,7% berita bernada negatif.

Selain itu, Metro TV kerap menampilkan Prabowo dengan penampilannya yang sedang berjoged, berbeda dengan Jokowi, yang sedang bekerja, blusukan, atau berada di kawasan sebuah proyek.

Temuan lain juga menunjukkan, bahwa hanya Jokowi yang beriklan di Metro TV, dengan 31 spot iklan (100%) serta durasi 931 detik (100%). Lalu, Aburizal Bakrie, yang berada pada kubu Prabowo, adalah tokoh yang paling banyak diberitakan secara negatif (53,8%) di Metro TV pada periode penelitian ini.

Kontras stasiun televisi biru, stasiun televisi merah alias TVOne, Prabowo mendapat ruang yang dua kali lipat lebih banyak ketimbang Jokowi, yakni secara frekuensi sebesar 38,4% dan durasi 38,2%. Begitupun Aburizal Bakrie, yang mendapat 39% (frekuensi) dan 37,7% (durasi).

"Sedangkan Jokowi hanya diberitakan sebanyak 15,2% (frekuensi) dan 13,4% (durasi), dengan kesemuanya bernada negatif (100%)," kata Muhamad Heychael.

Yang menarik adalah, imbuh Muhamad Heychael, peta koalisi politik sangat menentukan peta atau arah pemberitaan masing-masing stasiun televisi. Pergerakan media hanyalah bayangan dari pergerakan politik pemiliknya.

Misalnya, pada penelitian Remotivi sebelumnya, yakni 1-7 November 2013 lalu, ketika koalisi antara NasDem dan PDI Perjuangan belum terbentuk, pemberitaan atas Jokowi di Metro TV tidak lebih dari 12%. Ini menunjukkan bahwa media massa hari ini hanya menjadi medium pertemuan antarsyahwat kekuasaan. ***