BENGKALIS, GORIAU.COM - Untuk kedua kalinya, Zaidir menang atas kepemilikan lahan Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja (BSSR) Selatbaru, Bengkalis, Riau. Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap gugatan ganti rugi tanah seluas 1.912,5 meterpersegi milik Zaidir untuk pembangunan Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja (BSSR) Selatbaru.

Amar putusan penolakan kasasi termaktum dengan nomor register 935 K/PDT/2012 yang diputuskan pada 19 September 2012 lalu. Bertindak termohon Presiden RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis dengan Majelis Hakim Suwardi, Abdul Gani Abdullah dan Abdul Kadir Mappong dan Penitera Pengganti Bongbongan Silaban.

Kuasa Hukum Zaidir, Windrayanto ketika dikonfirmasi terkait putusan tersebut membenarkannya. Hanya saja pihaknya masih menunggu salinan putusan penolakan kasasi yang disampaikan Pemkab Bengkalis kepada MA terhadap gugatan kliennya, Zaidir, warga RT/RW 02/07 Parit I Dusun Parit Indah, Desa Selatbaru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

''Memang kita sudah memperoleh informasi itu. Secara prosedur, kita masih menunggu salinannya,'' ujarnya singkat, Senin (8/10/2012). Zaidir menggugat Pemkab Bengkalis terhadap tanah miliknya yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan BSSR karena tidak pernah memperoleh ganti rugi.

Gugatannya dikabulkan atau dimenangkan Pengadilan Negeri melalui Keputusan PN Bengkalis 02/PDT-G/2011/PN-BKS. Demikian juga di tingkat Pengadilan Tinggi Riau, pria berprofesi sebagai nelayan ini dinyatakan menang atas banding yang dilakukan Pemkab melalui Keputusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 149/PDT/2011/PTR.

''Saya kecewa, meskipun sudah dua kali gugatan itu dimenangkan, tapi terus berlarut-larut dan belum ada hasil. Dengan dua putusan ini saya merasa hukum telah memihak saya yang miskin ini. Makanya saya sengaja memasang plang pengumuman di lokasi itu,'' tutur Zaidir ketika masang papan plang nama di atas tanah miliknya.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Riau, Pemkab Bengkalis harus segera membayar ganti rugi kepada Zaidir sebesar Rp600 juta lebih atas tanah miliknya yang dibangun untuk pelabuhan BSSR. Meski telah dinyatakan kalah di PTR, Pemkab masih melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun kembali kandas setelah MA menyatakan menolak. (jfk)