RENGAT, GORIAU,COM - Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Yopi Arianto SE berharap revisi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Inhu No 02 tahun 2011 tentang Pajak Daerah bagian ke 10 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Inhu bisa disahkan secepatnya. Jika tidak, bisa mengancam menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) Inhu.

''Seharusnya pengesahan revisi Perda ini diprioritaskan. Ini menyangkat penghasilan daerah dan kebutuhan masyarakat,'' ujar Yopi Arianto, akhir pekan ini.

Menurutnya, jika terlambat, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Warga Inhu yang akan membayarkan PBB-P2 tidak dapat dilayani setelah PBB-P2 menjadi kewenangan daerah sejak 1 Januari lalu.

Untuk itu ia berharap, sudah saat pihak legislatif mengedepankan kepantingan masyarakat banyak dan tidak membawa hal itu ke ranah politik.

‘’Keterlambatan pengesahan itu sangat berdampak kepada penerimaan retribusi dan PAD Inhu. Legislatif harusnya mengedepankan kepantingan masyarakat banyak dan tidak membawa hal itu ke ranah politik,’’ harapnya. (aun)