SELATPANJANG - Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti (IPMK2M) Pekanbaru Gusfriadi mengimbau masyarakat agar menolak politik uang. Sebab, sekali pemilihan akan berdampak pada nasib Provinsi Riau untuk 5 tahun ke depan.

Kata Gusfriadi, akar dari demokrasi tersebut adalah adanya peran rakyat dalam menentukan rotasi kekuasaan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Hak pilih tersebut sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (2).

Ia mengimbau, masyarakat Riau khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti agar menggunakan hak pilihnya dan memberikan pilihan yang tepat tentunya. Masyarakat Riau diharapkan sadar politik sehingga tidak goyah dengan gombalan retorika yang dinyanyikan para kandidat. Menjadi pemilih cerdas sudah menjadi kewajiban.

Lanjut Gusfriadi, perlu diwaspadai istilah-istilah money politic atau politik uang. Kemudian black campaign dan hal serupa lainnya agar jangan sampai mempengaruhi pilihan kita saat di TPS nanti.

"Mari sama-sama kita manolak Politik Uang. Dalam demokrasi, rakyatlah yang melahirkan pemimpin. Di tangan rakyatlah nasib Riau 5 tahun ke depan. Ingat Tanggal 27 Juni 2018 ayo ke TPS dan mari tolak politik uang," ajak Gusfriadi.

Masyarakat Riau khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti harus membuka mata terhadap apa yang kita butuhkan bukanlah sekadar janji-janji manis dan kesenangan yang bersifat sementara.

Harapan terbesar Ketua Umum IPMK2M-Pekanbaru tersebut adalah masyarakat hari ini jangan acuh terhadap politik. Jangan sampai tidak menggunakan Hak Pilihnya pada tanggal 27 Juni nanti. Ingat golput bukan pilihan. Golput mencederai demokrasi dengan dalil one man one vote.

"Pilihan kita hari ini menentukan nasib Riau lima tahun kedepan," katanya.

Perlu dipahami juga bahwa demokrasi sebagai sistem yang merakyat dan mampu melahirkan keadilan. Dimana setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih. Untuk menjadi pemilih sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang tidak mensyaratkan latar belakang seorang.

"Maka memilih pemimpin adalah hak yang istimewa," ujar Gusfriadi di akhir bincang-bincang dengan GoRiau. ***