PEKANBARU - Kerjasama antara warga di dua desa, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak menemui kata sepakat. Hal itu terjadi setelah kedua belah pihak dipertemukan oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada 30 Juli 2021 lalu.

Dimana dalam pertemuan itu, hadir Plt Sekda Provinsi Riau, Kadis LHK Riau. Dari Pemkab Siak dihadiri Asisten I Pemkab Siak serta Ketua DPRD Siak. Sementara, dari pihak masyarakat dihadiri Kepala Desa Buatan I Ali Parmidi, Kepala Desa Buatan II Juanidi Chandra, pengurus koperasi, Lembaga Adat Melayu (LAM) Koto Gasib, ketua bapekam serta bebeberapa tokoh masyarakat. Pertemuan itu juga dihadiri pihak perusahaan yakni PT WSSI.

Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Desa Buatan I Ali Parmidi dalam rilis resmi yang diterima wartawan, Jumat (13/8/2021). Dikatakan dia, sebelumnya pihak masyarakat dan PT WSSI telah membuat kesepakatan untuk pemberian lahan plasma.

Namun, kesepakatan itu sempat terabaikan. Hingga akhirmya kedua belah pihak kembali bersepakat untuk merealisasikan kebun plasma untuk masyarakat. Adapun dalam pertemuan didapati beberapa poin kesepakatan.

Diantaranya, Pemprov Riau mengakui bahwa izin PT WSSI berupa izin pelepasan kawasan (IPK) hutan sudah benar adanya. Kemudian juga di bahas Permentan No.98/2013. Yang mana sebetulnya pihak perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan plasma kepada masyarakat karena IUP terdaftar pada tahun 2001. Sedangkan yang wajib adalah IUP perusahaan yang terdaftar diatas tahun 2007.

"Namun pihak perusahaan tetap akan menyediakan kebun plasma untuk masyarakat. Alhamdulillah masyarakat menyambut baik niat PT WSSI," paparnya.

Setelah pertemuan pada 30 Juli tersebut, lanjut dia, masyarakat yang diwakili oleh Kepala Desa Buatan I Ali Parmidi, Kepala Desa Buatan II Juanidi Chandra, ketua koperasi Robi cahyadi SH yang juga Anggota DPRD Kabupaten Siak, Ketua Bapekam serta perangkat desa dan tokoh masyarakat kembali melangsungkan pertemuan bersama PT WSSI pada 11 Agustus 2021.

Dari pertemuan itu, kemudian disepakati kembali bahwa tindak lanjut dari realisasi kesepakatan dimulai terhitung 21 hari sejak pertemuan terakhir.

"Alhamdulillah sampai saat ini situasi di lokasi masih aman-aman saja. Tidak ada riak yang begitu besar di tengah masyarakat. InsyaAllah pada September nanti atau 21 hari sejak pertemuan terakhir akan direalisasikan hasil kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) oleh pihak perusahaan dengan masyarakat," ujar Ali Parmidi.

Sementara itu, Kades Desa Buatan II Juanidi Chandra mengatakan hal senada. Masyarakat, dikatakan dia, juga sudah menyepakati hasil pertemuan yang di mediasi oleh pihak pemprov bersama pihak perusahaan.

"Masyarakat sudah sepakat atas kesimpulan pertemuan terakhir. Pemprov Riau juga sudah mengakui bahwa izin IPK dari perusahaan sudah benar," pungkasnya.

Sebelumnya, WALHI Riau menilai keluarnya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Wana Subur Sawit Indah (WSSI) Nomor Kpts.18/DPMPTSP/2021 yang diterbitkan oleh DPMPTSP Riau pada 23 Maret 2021 lalu telah mencederai keinginan masyarakat khususnya Desa Buantan 1 dan 2 Kecamatan Koto Gasib yang selama ini tidak bisa mengelola lahan karena dirampas oleh korporasi.

Adanya izin IPK tersebut tak sejalan dengan komitmen Riau Hijau yang menekankan pada perbaikan tata kelola lingkungan hidup di Riau, program Riau Hijau merupakan konsep yang mengendalikan pencemaran lingkungan, sekaligus juga semua kegiatan usaha yang ada di sini harus mengedepankan wawasan lingkungan.

Dalam catatan WALHI Riau, beberapa kesempatan Gubernur Riau menyampaikan bahwa tidak akan menerbitkan izin baru khususnya perusahaan yang melakukan pengursakan lingkungan, tapi kenyataannya Pemerintah Provinsi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) milik PT WSSI.

"Apa yang disampaikan oleh Gubernur Riau tidak sejalan dengan kebijakan Riau Hijau yang ia susun," ujar Staf Advokasi, WALHI Riau, Ahlul Fadli.

Menurut Deputi WALHI Riau, Fandi Rahman, Pemerintah Provinsi harusnya melihat rekam jejak perusahan sebelum nenerbitkan Izin, pasalnya PT WSSI memiliki rekam jejak dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup khususnya kebakaran hutan dan lahan, harusnya tidak adanya izin baru untuk perkebunan sawit yang bermasalah tetapi review izin dan melihat potensi apa yang bisa diberikan kepada masyarakat.

"Adanya potensi TORA di lahan milik PT WSSI tersebut bisa jadi modal pemerintah daerah untuk memaksimalkan redistribusi dengan membentuk tim GTRA kabupaten dan kota, tim tersebut nantinya melakukan pendataan wilayah konflik atau sengketa terkait ketimpangan penguasaan lahan di Riau," kata Fandi Rahman. ***