ABU DHABI - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan, kritikan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi terhadap kondisi demokrasi di Indonesia merupakan dinamika politik yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

"Mengenai pernyataan dari berbagai universitas, saya kira itu bagian dari dinamika politik. Dan pemerintah harus memperhatikan," kata Ma'ruf di Kedutaan Republik Indonesia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Selasa (6/2/2024), waktu setempat, seperti dikutip dari Republika.co.id.

Sambung Wapres, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk merespons masukan dan kritik yang disuarakan para akademisi dan guru besar tersebut.

Ia berharap, sikap para akademisi dari berbagai kampus itu hanya sampai kepada tahap menyampaikan pernyataan. Ia khawatir, bila para akademisi bertindak lebih jauh.

"Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan, sehingga bisa diatasi. Supaya tidak menimbulkan hal-hal yang mungkin lebih jauh. Ini bagian dari dinamika saja. Bagian dari hal-hal yang memang tidak mungkin pemerintah tidak perhatikan," ujar Ma'ruf.

Sejak pekan lalu, para guru besar dan akademisi dari puluhan universitas negeri dan swasta di berbagai daerah mengeluarkan pernyataan terbuka menyoroti kondisi bangsa, khususnya soal situasi demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024. Mereka juga mengeluarkan petisi berisi kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menyinggung soal etika hingga kenegarawanan.

Dimulai dari para akademisi di Universitas Gadjah Mada (UGM) lewat "Petisi Bulaksumur", kemudian disusul Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas Padang, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Padjadjaran (Unpad), serta sejumlah kampus lainnya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Wawan Mas’udi mengatakan, gelombang petisi dari sejumlah perguruan tinggi perlu direspons positif sebagai pengingat agar seluruh proses Pemilu 2024 tidak keluar dari nilai-nilai demokrasi.

"Arahnya tentu menginginkan agar tata kelola kekuasaan, kemudian proses kompetisi politik berlangsung dalam situasi yang fair, situasi yang adil, dan tidak mencederai nila-nilai dasar demokrasi," kata Wawan.

Wawan menilai, munculnya seruan moral dari kampus justru menunjukkan kepedulian dari komunitas perguruan tinggi atau akademisi agar perkembangan demokrasi di Indonesia tidak sampai mengalami kemunduran.

"Jangan sampai perkembangan demokrasi yang sudah kita rintis dalam 25 tahun terakhir mengalami kemunduran dan pada akhirnya jadi runtuh," ujar salah satu panelis debat pertama Pilpres 2024 ini.

Oleh karena itu, Wawan kembali berharap seruan moral yang disampaikan para akademisi dari berbagai universitas mendapat respons secara positif bersama-sama baik pemerintah, penyelenggara pemilu ataupun para pihak yang sedang berkontestasi pada pemilu 2024.

"Ini kan warning (peringatan) dari kampus kepada siapa pun yang sedang berkompetisi, yang sedang memperebutkan kekuasaan, yang sedang mempertahankan bahwa ada prinsip-prinsip dasar yang perlu dipegang bersama-sama. Dalam hidup bernegara kan memang harus ada prinsip-prinsip dasar bersama yang diikuti," ujar dia.

Menurut dia, upaya saling mengontrol dan menjaga keseimbangan atau checks and balances antara masyarakat atau perguruan tinggi terhadap penyelenggara negara merupakan hal biasa dalam demokrasi. Dia meyakini, suara kritis yang bermunculan dari kampus memiliki tujuan baik dan selalu berpatokan pada nilai-nilai dasar yang bebas dari kepentingan politik praktis.

"Partisannya kampus adalah partisan pada nilai, partisan pada prinsip-prinsip demokrasi. Yang dibela kampus selalu tegas karena kampus juga tidak ikut dalam pertarungan politik dan kekuasaan secara langsung. Harus dilihat seperti itu," tutur Wawan Mas'udi.

Tak lama setelah Petisi Bulaksumur dibacakan oleh civitas akademika UGM, Presiden Jokowi memberikan tanggapannya. Jokowi menilai, petisi yang disampaikan tersebut merupakan hak berdemokrasi bagi setiap orang untuk berpendapat.

“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” ujar Jokowi, Jumat (2/2/2024).

Sementara, Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menyebut, gerakan petisi yang disampaikan kalangan perguruan tinggi merupakan vitamin untuk perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Ia mengatakan, dalam negara demokrasi, kebebasan dalam berpendapat termasuk menyampaikan petisi dan kritik harus dihormati.

“Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Kemarin, Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita,” ujar Ari kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Namun, Ari berpendapat, akhir-akhir ini terlihat ada upaya sengaja untuk mengorkestrasi narasi politik demi kepentingan elektoral. Meskipun strategi politik partisan tersebut juga dinilai sah-sah saja, ia mendorong agar kontestasi politik termasuk pertarungan opini dibangun dalam budaya dialog yang substantif dan sehat.***