PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan batas waktu hingga Kamis (10/4/2025) malam bagi oknum yang masih menguasai mobil dinas (mobdin) untuk segera mengembalikannya. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa jika tidak ada kepatuhan, pihaknya tidak segan melakukan tindakan tegas.

Agung menjelaskan, batas akhir pengumpulan mobil dinas bertepatan dengan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang tengah berlangsung. Pemerintah kota menunggu itikad baik para pemegang kendaraan dinas tersebut hingga pukul 12 malam.

"Ya, mobil dinas yang masih dikuasai beberapa oknum, sekarang kan hari Kamis, makanya ini kan sedang ada pemeriksaan BPK RI, maka kita tunggu. Jadi mudah-mudahan, sampai jam 12 malam nanti terakhirnya, semuanya sudah terkumpul," ujar Agung, Kamis (10/4/2025).

Namun, jika imbauan ini diabaikan, Agung menegaskan bahwa pihaknya akan menurunkan personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penjemputan langsung terhadap mobil dinas yang belum diserahkan.

"Kalau tidak patuh, nanti kita akan lakukan penjemputan bersama Satpol PP, kalau tidak juga, mungkin akan kami lakukan pendampingan dengan pihak kejaksaan dan kepolisian," tegasnya.

Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah, serta mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh lembaga auditor negara. ***