PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru, Firdaus menggelar rapat evaluasi pelayanan persampahan di Kota Pekanbaru, Senin (14/3/2022). Rapat tersebut dihadiri Sekdako Pekanbaru M Jamil, Asisten I Syoffaizal, Asisten II Elsyabrina, Asisten III Masykur Tarmizi, Kepala DLHK Hendra Afriadi, Kabag Tapem, serta 15 Camat se-Kota Pekanbaru.

Rapat tersebut membahas sejumlah agenda, diantaranya, pengangkutan sampah, pemungutan retribusi serta kesiapan UPT retribusi pelayanan persampahan.

Firdaus mengatakan, Pemko Pekanbaru harus memperkuat layanan dan pengawasan persampahan. Dimana, pihak rekanan yang bertanggung jawab atas zona 1 dan zona 2 wilayah Pekanbaru harus benar-benar bertanggung jawab untuk kebersihan di zona itu.

"Dalam kontrak sudah jelas, pihak rekanan bertanggung jawab atas layanan pembersihan untuk wilayah zona 1 dan 2, sementara DLHK bertanggung jawab atas zona 3. Untuk besaran tonase sampah yang dikumpulkan rekanan, hanya menjadi tolak ukur pembayaran bukan penilaian kinerja," ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya juga akan melakukan edukasi kepada warga. Pasalnya, adanya oknum atau kelompok kecil yang tidak tertib aturan menjadi kesulitan dalam upaya menjadikan Kota Pekanbaru bersih dari sampah.

"Kita akan melakukan tindakan persuasif, jika masih bandel kita upayakan tindakan hukum. Ini merupakan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat yang peduli lingkungan mari kita berkolaborasi, sedangkan yang tak terkontrol ini, akan kami tertibkan," jelasnya.

Ia menerangkan, Pemko Pekanbaru sudah melimpahkan kewenangan retribusi sampah kepada 15 camat diwilayahnya masing-masing. Secara terstruktur, ditindak lanjuti oleh 83 Kelurahan.

"Kalau dulu masalah retribusi hanya ditangani satu bidang saja di DLHK, maka sekarang didistribusikan kepada 15 Kecamatan lalu diteruskan ke 83 Kelurahan yang ada di Pekanbaru. Jadi kerja menjadi lebih ringan dan pengawsan menjadi lebih efektif," terangnya.

Ia meminta agar semua jajaran memperhatikan dan menjalankan sistem ini dengan baik. Kepada jajaran dan semua yang terkait diminta untuk berkomitmen dalam menertibkan masalah sampah di Kota Pekanbaru.

"Mari tingkatkan pelayanan, tertibkan persoalan sampah, benahi sistem retribusi dan pengangkutan sampah. Agar Kota kita ini benar-benar bersih," pintanya.

Di tempat yang sama, Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Hendra Afriadi mengatakan tentang retribusi yang dikelola oleh kecamatan. Artinya, masing-masing kecamatan akan ada tim yang bertugas untuk mengambil retribusi dan mendata wajib retribusi.

"Retribusi sampah, kita minta ke seluruh camat di Pekanbaru menugaskan tim nantinya di kecamatan. Kita tunjuk (tim) untuk bisa mendata semua wajib retribusi yang ada di wilayah masing-masing," ucapnya.

Menurutnya, data itu akan menjadi data valid yang digunakan dalam percepatan penanganan sampah dari DLHK ke BLUD. Menjelang jadi BLUD, pihaknya meminta kecamatan mendata dan menagih retribusi di masa transisi ini. Nantinya, retribusi itu diserahkan ke DLHK.

"Jadi pelimpahan kewenangannya (kepada camat) nanti hanya mendata dan mengambil retribusi saja. Sementara hal lain tetap di DLHK," pungkasnya. ***