PEKANBARU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, sebuah organisasi lingkungan hidup yang terkenal di Riau, mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk mengakselerasi legalisasi dan redistribusi tanah melalui kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Dalam pertemuan yang diadakan pada Kamis, 24 Februari 2023, di Pangkalan Kerinci, Walhi Riau bersama dua tokoh Riau lainnya, Hj. Azlaini Agus dan Kazzaini KS, menyatakan dukungan mereka atas rencana tersebut.

Bupati Pelalawan, H. Zukri Misran, menjelaskan bahwa akselerasi kebijakan TORA merupakan salah satu kebijakannya yang sejalan dengan pemerintah pusat.

Zukri menyatakan bahwa Pelalawan pada 2023 akan menaruh fokus legalisasi dan redistribusi TORA melalui proses pelepasan kawasan hutan, lokasi tanah terlantar, dan skema penyelesaian konflik.

Menurut Zukri, kebijakan TORA yang akan diakselerasi memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kebijakan ini harus seiring sejalan dengan program andalan Pelalawan Sejuk. Contohnya, bagaimana menyikapi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Penetapan Tanah Terlantar di eks HGU PT Trisetia Usaha Mandiri (PT TUM) di Pulau Mendol. Legalisasi dan redistribusinya harus memperhatikan keselamatan pulau dan kesejahteraan masyarakat.

Walhi Riau dan tokoh-tokoh Riau lainnya memberikan dukungan atas rencana tersebut, terutama karena lokasi yang didorong untuk diakselerasi legalisasi dan redistribusi merupakan salah satu pusat lumbung pangan dan penghasil beras terbaik di Riau yang dikenal dengan nama beras Penyalai.

Even Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi Riau, menyampaikan dukungan terhadap rencana tersebut. Menurutnya, kebijakan TORA yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan merupakan suatu keputusan yang tepat guna memastikan hak rakyat atas tanah, khususnya masyarakat di Pulau Mendol.

Hj. Azlaini Agus dan Kazzaini KS juga memberi dukungan kepada Bupati Pelalawan dalam dialog pada pertemuan tersebut. Keduanya berpesan bahwa kebijakan yang adil dan yang berpihak pada lingkungan hidup dan kemanusiaan acap menghadapi tantangan.

"Bupati Pelalawan harus lebih kuat dan berani menghadapi tantangan tersebut. Karena di balik kebijakan yang baik, tentu ada rakyat yang akan mendukung kebijakan baik Pemerintah Kabupaten Pelalawan," ujar Hj. Azlaini Agus.

Dukungan dari Walhi Riau dan tokoh-tokoh Riau lainnya terhadap rencana akselerasi legalisasi dan redistribusi tanah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, serta menjaga lingkungan hidup yang semakin terancam. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah konflik lahan yang selama ini menjadi persoalan yang cukup kompleks.

Menurut data dari Walhi Riau, masalah konflik lahan di Riau sudah terjadi sejak lama dan terus berlanjut hingga saat ini. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Walhi Riau pada tahun 2022, tercatat ada 146 konflik lahan yang terjadi di Riau, dengan luas lahan mencapai 136.853 hektar.

Dalam laporan tersebut, Walhi Riau juga menyoroti pentingnya akses masyarakat terhadap informasi dan partisipasi dalam pengambilan kebijakan terkait pertanahan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, di mana masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Oleh karena itu, dukungan dari Walhi Riau dan tokoh-tokoh Riau lainnya atas rencana akselerasi legalisasi dan redistribusi tanah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, diharapkan dapat memberikan contoh positif bagi daerah-daerah lain di Riau, maupun di seluruh Indonesia.

Ketua Walhi Riau, Riko Kurniawan, menyampaikan bahwa Walhi Riau akan terus berupaya untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat dan pro-lingkungan hidup di Riau. Menurutnya, konflik lahan dan masalah lingkungan hidup di Riau tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara yang represif, melainkan dengan cara-cara yang partisipatif dan inklusif.

"Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang adil dan lestari, partisipasi masyarakat sangat penting. Oleh karena itu, kami akan terus mengadvokasi hak-hak masyarakat dan mengawal pelaksanaan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan lingkungan hidup di Riau," tegas Riko.

Sebagai organisasi yang memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan hidup dan hak-hak rakyat di Riau, dukungan dari Walhi Riau dan tokoh-tokoh Riau lainnya atas rencana akselerasi legalisasi dan redistribusi tanah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan hidup di Riau. ***