
BANGKINANG - Walau semua fasilitas masih bagus dan fungsional, tapi ruang paripurna DPRD Kabupaten Kampar malah akan direhap dengan anggaran senilai Rp1,5 miliar. Uang dengan jumlah yang besar ini, bersumber dari APBD Kampar 2017.
Proyek rehab ruang paripurna ini sudah diumumkan di website resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kampar, dengan alamat lpse.kamparkab.go.id.
Dari pantauan GoRiau.com Senin (10/6/2017) siang tadi, proyek ini dinamai, rehab ruang paripurna kantor DPRD Kabupaten Kampar, dengan kode lelang 2372232.
Dalam halaman itu, proyek ini masih dalam tahap evaluasi dokumen kualifikasi. Terlihat jelas dalam laman tersebut bahwa pagu anggaran untuk rehab ruang paripurna ini senilai Rp1,5 miliar, dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp1.449.697.000.
Selain itu, di website tersebut juga secara detail dijelaskan kualifikasi usaha, lokasi pekerjaan, serta dokumen-dokumen lainnya. Ada juga dicantumkan di situ peserta lelang proyek ini. Di mana, hingga Senin (10/7/2017) siang, sudah ada 79 peserta, lengkap dengan nama-nama perusahaanya.
Sementara, dari pantauan di ruangan paripurna DPRD Kampar, Senin (10/7/1017), terlihat ruang paripurna itu masih bagus. Belum ada kerusakan-kerusakan. Baik bangunannya, maupun fasilitas di dalamnya.
Seperti dinding ruangan itu masih bagus bercorak batik berwarna kuning. Lotengnya juga masih utuh yang dihiasi balon warna-warni. Kursi-kursi dewan, serta kursi pengunjung lainnya yang ada di ruangan itu, juga masih bisa dipergunakan.
Fasilitas lainnya, seperti lampu, pendingin ruangan serta pengeras suara, masih berfungsi dengan baik. Saat pelaksanaan paripurna, tidak pernah terlihat ada kendala.
Sekretaris DPRD Kampar, Ramlah membenarkan adanya rehab ruang paripurna DPRD Kampar di tahun 2017 ini. "Ya, memang ada," katanya saat ditemui sejumlah wartawan di gedung DPRD Kampar, Senin (10/7/2017).
Akan tetapi, Ramlah tak mau berkomentar banyak terkait proyek yang masih dalam proses lelang ini. Secara teknis, dia mengaku tidak mengetahui proyek yang akan dikerjakan itu. Tapi, dia juga membenarkan bahwa rehab itu diajukan oleh Sekretariat DPRD Kampar.
Dia menyarankan wartawan untuk menanyakan detail proyek ini ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kampar. "Ke PU aja. Teknisnya mereka yang tahu," sebutnya berlalu.
Saat GoRiau.com hendak menemui Kepala LPSE Kampar Amga, pada Senin (10/7/2017) siang, dia tidak berada di tempat. "Pak Amga sedang pergi rapat keluar. Tak tahu saya rapatnya di mana," kata salah seorang anggota Satpol PP Kampar, yang menjadi petugas di depan ruang kerja Amga.
Begitu juga dengan Kepala Dinas PUPR, Indra Pomi. Saat ditemui di ruangan kerjanya, dia tidak berada di tempat. Saat dihubungi wartawan beberapa kali hingga Minggu (9/7/2017) yang lalu hingga saat ini tidak pernah dijawab. ***