PEKANBARU, GORIAU.COM -Gara-gara berhutang keoada mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau senilai lebih Rp1,4 miliar, salah satu rumah pribadi milik Bupati Kampar, Riau, Jefri Noer yang beralamat di Jalan Gelugur I No 12, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru, disita oleh pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru. Namun upaya itu gagal karena aset tersebut ternyata telah diagunkan ke perusahaan perbankan.

"Kami dari pihak PN Pekanbaru sudah menegur agar Jefri menjalani putusan sidang yang sudah inkrah untuk membayar utangnya sebesar Rp1,4 miliar. Untuk itu, eksekusi pun dilakukan," kata Azwir selaku juru sita PN Pekanbaru, Rabu (24/7/2013).

Pemohon atau pihak yang mengaku dirugikan yakni Fachri Qasim, yang merupakan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Menurut dia, Jefri secara sadar tidak melaksanakan putusan pengadilan sehingga dilakukan sita untuk memenuhi tagihan atas gugatan yang diajukan.

Ia menjelaskan, upaya negosiasi sempat dilakukan, sebelum akhirnya pihak pemilik rumah menjelaskan jika rumah tersebut tengah diagunkan ke perusahaan perbankan. "Kalau tidak dilaksanakan juga, rumah itu akan dilelang. Tapi sayang rumah itu sudah diagunkan ke Bank BNI. Menurut hukum, rumah yang diagunkan itu tidak boleh disita. Namun tetap akan ditindaklanjuti proses hukumnya," kata Azwir.

Data PN Pekanbaru menyebutkan, bahwa penyitaan dilakukan karena dalam surat perjanjian yang disetujui antara kedua belah pihak itu, tertanggal 11 oktober 1996, memang terlapor berutang.

Jefri yang pada saat itu seorang pengusaha kayu, meminjam uang kepada Fachri Qasim sebesar Rp400 juta yang digunakannya untuk menjalankan usahanya tersebut.

Namun dari pinjaman itu, sesuai dengan perjanjian tertulis yang disetujui kedua belah pihak, Jefri harus membayar bunga sebesar Rp10 juta per bulan dari keuntungan usaha kayunya. Namun Jefri tak membayar keuntungan itu selama 144 bulan sehingga total utang Jefri sebesar Rp1,4 miliar.

Kemudian diketahui, perusahaan kayu milik Jefri itu bernama PT Rumbio Concern, terletak di Jalan Pemuda Nomor 479, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. "Kemungkinan, perusahaan itu tidak ada lagi karena juga tidak ada lagi hutan di Riau," kata Azwir.

Sementara itu, Bupati Jefri Noer melalui kuasa hukumnya, Abdul Heris Yusri SH MH, menyatakan protes terhadap juru sita PN Pekanbaru. "Kami protes karena kami telah mengajukan adanya upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas perkara itu," ujarnya.(fzr)