PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dikabarkan banyak nyasar ke kalangan mampu. Bahkan data penerimanya diinformasikan tidak lah valid. Seperti yang terjadi di Kelurahan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan.

Kepada sejumlah wartawan, Lurah Kerinci Barat Normalita Ibrahim mengatakan bahwa pihaknya menerima data tersebut Selasa (25/6/2013) melalui petugas Kantor Pos Pangkalan Kerinci. Datanya diterima awalnya acak kemudian pihaknya menyusun sesuai RT dan RW masing-masing. Untuk Kelurahan Kerinci Barat hanya 66 KK saja yang menerima BLSM sebagai bantuan kompensasi kenaikan BBM dan disalurkan untuk tahun 2013 ini sebanyak 4 bulan dengan per bulannya hanya Rp.150 ribu.

"Petugas Kantor Pos-nya cuma mengatakan bahwa dirinya hanya sebagai pengantar dan ini kiriman langsung dari Pusat sambil memberikan Kartu tanda penerima BLSM. Cuma saya tolak mengingat akan menimbulkan masalah, jadi yang saya terima datanya saja," katanya.

Setelah data penerima disusun, sambungnya, dirinya menilai ada banyak kerancuan data. Pasalnya, banyak warga yang tidak terdata dan bila dikaji ulang ini adalah data yang lama dimana si miskin bisa jadi telah menjadi kaya. Karena itu, pihaknya berinisiatif untuk mengumpulkan para RT kemudian melakukan pendataan bersama.

"Benar saja, ketika para RT kita kumpulkan dan menyampaikan soal data yang kita terima semuanya, terungkap bahwa data ternyata tidak valid. Seperti tidak terdaftarnya salah satu RT, ada juga yang menilai tidak tepat sasaran dan banyak warga miskin yang tidak terdaftar," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, rencananya pada Kamis besok atau hari ini (27/6), pihaknya akan kembali mengadakan pertemuan bersama RT dan petugas dari Kantor Pos. Mengingat akan munculnya permasalahan di tengah-tengah masyarakat , karena datanya murni dari pusat tanpa melibatkan pendataan dari RT/RW dan Kelurahan.

"Tahun 2012 lalu, soal Raskin kita sempat menolak data penerima Raskin dan selanjutnya dilakukan perbaikan dan penambahan. Memang sulit ini Program Pemerintah Pusat, kalaupun tetap disalurkan tentu untuk tahun 2014 kita minta perbaikan dan penambahan biar data lebih valid. Yang tahu layak atau tidak layak menerima bantuan, kan RT dan RW setempat malah tidak dilibatkan. Jadi kita lihat saja keputusannya besok bagaimana," bebernya.

Sementara itu, Ketua RT O3 RW 04 Jisman mengatakan bahwa warganya hanya 10 orang yang menerima tapi banyak yang tidak layak menerima. Pasalnya, kehidupan penerima berkecukupan yakni punya kendaraan, rumah dan lain lain. Padahal masih banyak yang berhak menerima namun malah tidak terdaftar.

Begitu juga yang disampaikan RT 04 RW 04, Sukadi. Menurutnya, cuma dua (2) orang saja warganya yang menerima BLSM. "Ini Pemerintah asal data saja. Sudah ada RT yang tidak terdaftar seperti RT 02 RW 01, banyak juga yang sudah pindah dan tidak tepat sasaran. Malah yang seharusnya menerima bantuan tidak terdaftar. Parah lagi dengan RT yang Saya pimpin cuma 2 orang saja. Ini yang diberikan sebenarnya data tahun kapan," tandasnya.

Ketua RT 04 RW 04 Bunyamin juga menyesalkan soal data yang rancu dan kadaluarsa yang dikeluarkan Pemerintah. "Seharusnya Pemerintah melibatkan kita, jangan asal yang penting tersalurkan. Ini akan menimbulkan masalah besar. Kalau perlu kita tak menerima saja BLSM ini daripada menjadi masalah," katanya.(ilm)