RENGAT, GORIAU.COM - Surat edaran Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tentang larangan pejabat yang terlibat kasus korupsi menduduki jabatan struktur, mungkin tidak sampai ke Pemkab Indragiri Hulu, Riau. Akibatnya, pada mutasi besar-besaran di Pemkab Inhu kemaren, Pemkab kebablasan dengan melantik narapidana kasus korupsi Rp114 miliar.

Kontan saja, pelantikan itu langsung mendapat sorotan dari masyarakat Indragiri Hulu, apalagi di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Dari informasi yang diterima, kejanggalan pelantikan itu terdapat pada nama Encik Afrizal Hazmi, SSos. Afrizal ternyata adalah salah seorang dari yang terlibat dalam Kasus korupsi APBD Inhu senilai Rp114 miliar yang sudah menjalani hukuman dan divonis penjara. Afrizal dilantik sebagai Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

''Bupati Inhu kebablasan. Pelantikan Afrizal itu sama artinya Bupati Inhu mengangkangi Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 800/2320/SJ Tanggal 29 Oktober 2012 Tentang Pengangkatan kembali PNS dalam Jabatan Struktural,'' ujar anggota Komisi A DPRD Inhu, Arifudin Akhalik, Kamis (21/2/2013).

Sementara itu, Ketua LSM PKKN (Pemantau Korupsi Kolusi Nepotisme) Kabupaten Indragiri Hulu, Berlin Manurung di Pematang Reba, Kamis (21/2/2013) meminta kepada Bupati Inhu Yopi Arianto, SE untuk meninjau kembali SK pelantikan tersebut.

''Jika SK tidak direvisi maka LSM PKKN akan melaporkan masalah ini Kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri),'' ujarnya. Menurut Berlin masih banyak pejabat lain yang pantas untuk menduduki jabatan tersebut, dan DPRD sebagai fungsi kontrol harus dapat menindak lanjuti masalah ini. (aun)