JAKARTA, GORIAU.COM - Sejumlah mahasiswa Rokan Hilir (Rohil), Riau yang mengatasnamakan dirinya dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Indonesia (AMPPI) melakukan demo di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Jumat (27/9).

Dalam orasinya yang dipimpin koordinator lapangan, Iconk meminta KPK supaya menangkap Bupati Kabupaten Rohil Anas Maamun dengan dugaan kuat terlibat proyek pembangunan Jembatan Pedamanan I dan II tahun anggaran 2008- 2010 yang merugikan negara mencapai Rp 54,44 miliar.

Untuk itulah kata Iconk, KPK harus segera mengusut tuntas adanya dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Pedamanan I dan II tahun anggaran 2008-2010 yang merugikan negara mencapai Rp 54.44 miliar.

''Ada indikasi korupsi di Kabupaten Rokan Hilir yang melibatkan Bupati Anas Maamun, dimana sampai saat ini sama sekali tidak tersentuh oleh hukum. Dana APBD 2008-2010 itu dikucurkan berdasarkan kesepakatan kontrak awal nomor : 630/KONTRAK-JPI/MY/2008/47.80, PT Waskita Karya Menawarkan harga proyek itu sebesar Rp 422,48 milia,'' ungkapnya.

Namun kenyataan, lanjutnya, anggaran yang turun lebih besar dari penawaran harga PT Waskita Karya, pengerjaan Jembatan Pedamanan I dan II 2008-2010 seharusnya sudah selesai 66,48 persen. Tapi dari data lapangan pengerjaan pembatan Pedamanan I baru sampai 62,75% dengan dana Rp 147,40 miliar dari dana itu kerugian negara mencapai Rp 8,77 miliar.

''Untuk pembangunan Jembatan Pedamanan II dana yang cair Rp 156,42 miliar dengan bobot pengerjaan harus mencapai 68,18%, ternyata hasilnya baru 48,27% dengan jumlah dana Rp 110,75 miliar sehingga negara dirugikan Rp 45,67 miliar, artinya total kerugian negara dari proyek tersebut sebesar Rp 54.44 miliar,'' ujarnya dengan orasi penuh semangat dihadapan mahasiswa lain.

Para mahasiswa yang tergabung dalam AMPPI ini juga membentangkan Spanduk bertuliskan: Meminta KPK seret otak korupsi Anas Maamun Bupati Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada proyek Pembangunan Jembatan Pedamanan I dan II yang merugikan Negara Rp 54.44 miliar dengan menyilang gambar foto Bupati Anas Maamun. ***