JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Pemerintah Indonesia tak akan mengambil kebijakan lockdown (menghentikan arus masuk dan keluar orang) untuk memerangi penyebaran Covid-19.

Dikutip dari merdeka.com, Jokowi menegaskan hal itu saat rapat terbatas bersama 34 gubernur seluruh Indonesia terkait virus Corona, Selasa (24/3/2020).

Jokowi mengaku sudah mempelajari kebijakan, serta dampak lockdown di semua negara. Setiap hari, kata Jokowi, dirinya juga terus memantau situasi para duta besar.

''Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan, perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter berbeda-beda, budaya berbeda-beda, memiliki kedisiplinan berbeda-beda, oleh sebab itu kita tidak memilih jalan itu,'' katanya saat live di akun Sekretariat Presiden.

Cukup Physical Distancing

Dari hasil pantauan Jokowi serta analisa yang diperolehnya, lockdown dianggap kurang tepat.

''Dan itu sudah saya pelajari saya memiliki analisa seperti ini. dari semua negara, kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya apa, semuanya dari kementerian luar negeri dari dubes dubes yang ada terus kita pantau setiap hari,'' ujar Jokowi.

Menurutnya, kebijakan yang cocok untuk Indonesia ialah physical distancing atau jaga jarak secara fisik. Apabila rakyat bisa disiplin melakukan, Jokowi yakin penyebaran corona bisa dicegah.

Kebijakan Social Distancing

Jokowi meminta supaya semua pihak bersungguh-sungguh disiplin terhadap kebijakan social distancing. Pemerintah juga sejak awal telah mengeluarkan kebijakan bekerja, beribadah, dan belajar di rumah untuk menekan penyebaran corona.

Wewenang Pusat

Pengambilan keputusan mengenai kebijakan lockdown merupakan wewenang pemerintah pusat. Jokowi kembali menegaskan untuk tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah.

"Saya baca sebuah berita, sudah diisolasi membantu tetangganya yang mau hajatan, ada yang sudah diisolasi masih belanja di pasar, kedisiplinan untuk mengisolasi yang penting,'' ungkap Jokowi.***