JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan uang Rp883.038.394.268 kepada PT Taspen dalam perkara korupsi investasi fiktif yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primaryanto. Pengembalian dana ini menjadi bagian dari pemulihan kerugian negara yang secara langsung menimpa Taspen sebagai pihak yang dirugikan dalam investasi reksa dana I-Next G2.

Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan uang tersebut berasal dari penjualan kembali unit penyertaan reksa dana yang telah dirampas negara dan diputuskan pengadilan sebagai barang bukti yang wajib dikembalikan kepada Taspen. “Setelah proses pemulihan aset oleh KPK, hari ini kami menyerahkan hasil penjualan aset rampasan kepada PT Taspen,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Asep menyebut barang bukti berupa 996.694.959,5143 unit penyertaan Reksadana Insight Tunas Bangsa Balanced Fund 2 (I-Next G2) telah ditetapkan hakim untuk dirampas dan diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian Taspen. Nilai tersebut kemudian diuangkan lewat penjualan aset yang berlangsung 29 Oktober hingga 12 November 2025.

Ia menegaskan pengembalian dana dilakukan karena kerugian negara dalam perkara ini secara faktual menimpa Taspen sebagai pengelola dana jangka panjang milik peserta, bukan kas negara secara umum. “Perbuatan melawan hukum terdakwa Ekiawan bersama Antonius Kosasih telah menimbulkan kerugian pada PT Taspen sebesar Rp1 triliun,” katanya.

KPK kemudian menyetor hasil penjualan aset rampasan ke rekening giro Tabungan Hari Tua Taspen di Bank BRI cabang Veteran Jakarta. Selain uang tunai, enam unit efek juga telah dipindahkan ke rekening efek Taspen pada 17 November 2025.

Pada putusan pengadilan, Ekiawan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidiair 6 bulan, serta diwajibkan membayar uang pengganti USD 253.664. Hakim juga memerintahkan perampasan unit penyertaan reksa dana tersebut untuk pemulihan kerugian Taspen.

Mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, turut dinyatakan bersalah dan dihukum 10 tahun penjara, denda Rp500 juta, serta uang pengganti dalam rupiah dan sejumlah mata uang asing. “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah dalam putusan 6 Oktober 2025. ***